Rakor Pencegahan Korupsi di Kepri

Aparat Harus Hidup Jujur dan Bersih dari Korupsi
Oleh : Charles Sitompul
Kamis | 18-05-2017 | 08:50 WIB
Rakok-KPK-di-kepri1.jpg
Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan memimpin Rapat Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi Terintegrasi di Provinsi Kepri, yang dihadiri Gubernur Kepri, Kapolda, Kajati, serta penyidik keplosian dan kejaksaaan, di ruang rapat utama (Rupatama) Kantor Gubernur Kepri, Dompak, Tanjungpinang, Rabu (17/5/2017).

BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mengingatkan para penegak hukum di Kepri agar lebih mengefektifkan pencegahan korupsi. Selain melaksanakan upaya penindakan dalam pemberantasan korupsi.

Demikian ungkap Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan dalam Rapat Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi Terintegrasi di Provinsi Kepri yang dihadiri, Kapolda, Kajati, serta penyidik Keplisian dan Kejaksaaan di Ruang rapat Utama (Rupaama) Kantor Gubernur Provinsi Kepri, Rabu (17/5/2017).

Basaria Panjaitan mengatakan, penindakan, pemberantasan korupsi lebih efektif dilakukan dengan upaya-upaya pencegahan yang terintegrasi.

"Selain kepada Pemerintah, melalui Rakor dengan Aparat Penegak Hukum di Kepri ini, KPK sebagai triger mecanize, juga menekankan pemberantasan korupsi melalui pencegahan terintegrasi," ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Basaria Panjaitan juga mengajak semua aparat untuk membiasakan hidup jujur dan bersih. Keberadaan KPK tidaklah untuk menyaingi polisi atau jaksa, tetapi untuk menjaga agar polisi dan jaksa tidak terkontaminasi dalam ranah korupsi.

"Itulah yang ingin kita wujudkan, aparat yang bersih. Siapa pun orangnya dan apa pun bentuk penyelewengannya harus kita tindak jika terindikasi merugikan negara," tegas Basaria di depan Gubernur Kepulauan Riau H. Nurdin Basirun, Sekdaprov Kepri TS Arif Fadillah, Kapolda Kepri Sam Budigusdian, Wakajati Kepri, para Kajari se Kepri dan Kapolres se Kepri.

Rapat ini merupakan tindak lanjut atas komitment bersama dalam melakukan pemberantasan korupsi disegala lini di tubuh pemerintahan. Pertemuan ini diawali dengan MoU yang sudah dilakukan sehari sebelumnya. Koordinasi ini dilakukan dengan harapan kedepannya tidak ada lagi tindakan represif yang harus dilakukan.

"Kerjasama kita ini harus menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan.Kerja maksimal untuk mendeteksi segala sesuaitu yang berpotensi ada tindakan korupsi. Inspektorat selaku APIP agar bisa dengan baik di tingkat internal sehingga tidak sampai ke polisi, kejaksan dan KPK. Inilah tugas inspektorat daerah," papar Basaria.

Gubernur Kepri Nurdin Basirun pada kesempatan itu mengatakan, Pemerintan Daerah sangat membutuhkan saran dan masukan dari banyak kalangan. Terutama menyangkut komitment terkait pemberantasan korupsi ini. Oleh karena itu Nurdin berterimakasih kepada pimpinan KPK yang sudah sudi untuk melakukan koordinasi para aparat penegak hukum.

"Kita sangat komit dengan masalah pemberantasan korupsi ini. Kita semua ingin Kepri ini sejahtera, tentram, aman dan damai. Sehingga investor bisa banyak lagi berinvestasi. Semoga dengan komitment ini berdampak baik disegala lini," kata Nurdin.

Sementara itu, Kapolda Kepri Irjend Pol Sam Budigusdian mengatakan rakor ini merupakan wahana untuk meningkatkan komunikasi, koordinasi dan saling sharing satu sama lain.

Editor: Dardani