Mensos Tegaskan, Beras Bantuan Masyarakat Miskin Harus Berkualitas
Oleh : Hadli
Jum'at | 24-03-2017 | 13:50 WIB
Mensos-Khofifah1.jpg

Mensos Khofifah saat mendampingi Presiden Jokowi kunjungan ke Batam, Kamis (23/3/2017). (Foto: Hadli)

BATAMTODAY.COM, Batam - Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa berpesan agar Bulog tetap menjaga kualitas beras yang disalurkan ke masyarakat kurang mampu melalui program bantuan pangan non tunai (BPNT). Sehingga bisa dikonsumsi secara layak dan manusiawi.

"Bantuan Pangan Non Tunai sebagai konversi beras bagi masyarakat miskin harus dapat dijaga kualitasnya," katanya dalam kunjungan ke Batam mendampingi Presiden RI Joko Widodo, Kamis (24/03/2017).

Ia menegaskan, keluarga penerima BPNT sudah saatnya dapat menikmati dan memakan beras yang berkualitas. "Pastikan mereka punya pilihan jenis dan kualitas beras melalui e - warong dengan menggunakan KKS," katanya.

Menurutnya, beras yang enak dan berkualitas tidak hanya untuk kalangan mampu saja, namun masyarakat miskin juga berhak turut menikmati. "Tidak sedikit penerima manfaat mengatakan, tidak masalah makan tanpa lauk asalkan beras yang mereka konsumsi enak," terang Khofifah.

Diterangkan Khofifah, program BPNT diperuntukkan bagi 1.286.000 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Indonesia. Total KPM itu berada di 44 kota yang terdiri dari 7 kota di Sumatera, 34 kota di Jawa dan 3 kota di wilayah timur Indonesia.

Sedangkan total penerima BPNT se Sumatera mencakup 316.666 keluarga sementara di Batam sebanyak 32.443 keluarga.

"BPNT merupakan skema baru subsidi beras dengan memanfaatkan teknologi perbankan berupa kartu elektronik," terang Khofifah kembali.

Melalui skema ini, tambahnya, keluarga penerima manfaat dibantu subsidi setiap bulan sebesar Rp 110 ribu yang harus dibelanjakan dalam bentuk beras atau pangan lainnya misalnya minyak goreng, telur, tepung dan bahan pokok lainnya.

Berita sebelumnya, Khofifah meminta pemerintah daerah proaktif mengkonfirmasi data keluarga penerima manfaat (KPM) bantuan sosial (bansos) yang digelontorkan pemerintah. Khofifah menilai keberadaan Sistem Informasi dan Konfirmasi Data (Siskada) kurang dimaksimalkan pemerintah daerah.

Editor: Yudha