Menko Luhut Tampung Keluhan Pengusaha Batam

BATAMTODAY.COM, Batam - Dalam kunjungan kerjanya meninjau Pulau Nipah yang akan dijadikan Kawasan Ekonomi Khusus, Menteri Koordinator Kemaritiman RI, Luhut Binsar Panjaitan (LBP) menyempatkan diri untuk berdialog dengan para pengusaha di Kota Batam, Kamis (2/2/2017) di ruang VVIP Ruang tunggu Bandar Udara Hang Nadim.

Pada kesempatan tersebut, Badan Pengusahaan Batam (BP Batam) mengundang 24 perusahaan asing yang bergerak di industri kemaritiman seperti Shipyard, Oil and Gas Supporting Industry, Fabrication and Offshore Products, untuk berkesempatan berdialog langsung dengan Menko Kemaritiman, dalam kaitannya dengan kendala, permasalahan, masukan maupun saran untuk perbaikan dan percepatan usaha di bidang ini.

Pertemuan interactive di antara Kemenko Kemaritiman dan pejabat pemerintahan lainnya, dihadiri oleh perusahaan-perusahaan besar seperti Bredero Shaw, Mc Dermott, GE Oil and Gas, Sumitomo Wiring dan Yokohama. (Foto: Istimewa)

Didampingi Kepala BP Batam, Hatanto Reksodipoetro dan Gubernur Kepri, Nurdin Basirun, LBP dengan lugas menjawab segala permasalahan yang disampaikan dan mencari penyelesaian dalam waktu dekat. Sehingga investasi dapat tetap berjalan dan tidak terhambat.

Beberapa isu yang ditanyakan para pengusaha adalah, biaya logistik yang tinggi untuk shipment dari Batam ke Singapura, permasalahan tingginya pajak yang dikenakan apabila perusahaan di Batam akan menjual produk mereka di kawasan Indonesia lainnya, tarif listrik di kawasan industri yang harus mendapatkan persetujuan DPRD dan Gubernur, sampai dengan permasalahan berbelitnya birokrasi pengurusan izin perkapalan di Dinas Perhubungan.

Rombongan Kemenko Kemaritiman RI, Luhut Binsar Panjaitan (LBP) menyempatkan waktu untuk berdialog khusus dengan para pengusaha di Kota Batam, Kamis (2/2/2017) di ruang VVIP Ruang tunggu Bandar Udara Hang Nadim (Foto: Istimewa)

Ketua Batam Shipyard Offsore Association (BSOA), Aarwo Edhie, juga berkesempatan menyampaikan langsung dampak pemberlakuan deposito bagi tambat labuh kapal, yang menurutnya membuat klien mereka tidak jadi memilih Batam.

Hal ini langsung ditanggapi secara serius oleh Hatanto, yang juga menjelaskan bahwa pada tahun-tahun sebelumnya ada sekitar 40.000 ribu kapal tanpa SIB di Batam yang merupakan potential lost bagi pendapatan Batam itu sendiri.

Hal inilah yg membuat BP Batam harus melakukan perbaikan dalam sistem kepelabuhanan. "Saya rasa kita harus bahas ini lebih detail dan berikan bukti ada investasi yang tidak jadi ke Batam karena kebijakan kami. Saya serius ingin lebih menggali isu ini, agar dapat diselesaikan dengan baik," ujar Hatanto.

Menko Kemaritiman RI, Luhut Binsar Panjaitan (LBP) bersama Kepala BP Batam, Hatanto Reksodipoetro (Foto: Istimewa)

Pertemuan selama 1 jam yang begitu interactive di antara Kemenko Kemaritiman dan pejabat pemerintahan lainnya, dihadiri oleh perusahaan-perusahaan besar seperti Bredero Shaw, Mc Dermott, GE Oil and Gas, Sumitomo Wiring dan Yokohama.

Pengusaha sangat menyambut baik niat Pemerintah Pusat yang terus melakukan perbaikan, sehingga investasi di Batam khususnya, dapat terus meningkat.

Editor: Udin

---