Ekonomi Give and Take

Inilah Harapan Kadin Kepri Memulai Tahun 2017
Oleh : Redaksi
Jum'at | 06-01-2017 | 09:38 WIB
kadin-kepri2.jpg

Ketua Umum Kadin Provinsi Kepulauan Riau, Makruf Maulana (dua dari kiri). (Foto. Dok)

BATAMTODAY.COM, Batam - Prediksi ekonomi dunia tahun 2017, sebagian besar analisis memprediksi masih mengalami kesulitan. Apalagi, hampir sebagian besar negara di dunia masih menunggu kebijakan baru Presiden Amerika Serikat Donald Trump pasca pelantikan.

Kebijakan ekonomi Amerika akan memberikan implikasi yang berbeda di berbagai negara di belahan dunia. Harus disadari, bahwa kesulitan ekonomi tidak saja dihadapi Indonesi. Bahkan negara tetangga terdekat Kepulauan Riau, Singapura, juga diprediksi masih mengalami penurunan ekonomi tahun 2017.

Sebuah survei yang dilakukan oleh Singapore Business Federation, sebanyak 50 persen pengusaha meyakini ekonomi masih belum baik talun 2017. Menyikapi kondisi tersebut, Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Provinsi Kepulauan Riau memiliki berbagai harapan dan usulan agar ekonomi Kepri tetap bertumbuh tahun ini.

Salah satu peran yang dimainkan Kadin Kepri adalah menjalin kerja sama dengan Kamar Dagang dan Industri dari berbagai negara untuk melakukan investasi di Kepulauan Riau.

Menurut Ketua Umum Kadin Provinsi Kepulauan Riau, Makruf Maulana, dalam waktu dekat ini akan mendatangkan investor dari Jepang dan Iran ke Kepri melalui kerja sama dengan Kadin masing-masing negara. Kedua negara tersebut diyakini bisa menjadi mitra strategis karena memiliki sumber daya modal yafig memadai dan mereka sudah menyampaikan minat berinvestasi di Kepulauan Riau karena mereka meyakini prospek Kepri masih cukup menjanjikan asal dikelola dengan professional.

Disamping itu, produk UKM Kepri bisa dipasarkan di dua negara tersebut karena memiliki angka pertumbuhan ekonomi yang cukup baik dan daya beli yang sangat tinggi. Stakeholder Harus Bahu Membahu.

Salah satu sfrategi yang diusulkan Kadin Kepri bagi kelangsungan bisnis tahun 2017 adalah, seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) di Kepulauan Riau harus bahu-membahu dalam mengambil peran masing-maslng yang berorientasi pada peningkatan pelayanan, penghapusan berbagai hambatan berusaha dan proteksi terhadap Usaha Kecil dan Menengah (IIKM).

Penyamaan persepsi dan cara pandangan semua stakeholder harus dilakukan agar tidak berjalan sendiri-sendiri yang berakibat pada penurunan daya saing Kepri. Kadin Provinsi Kepulauan Riau juga siap memfasilitasi berbagai pihak di Kepri agar bisa mewujudkan Kepri sebagai tujuan investasi yarrg aman, nyaman dan berdaya saing tinggi.

Kadin Kepri berharap problem yang teradi di 2016 tidak berlanjut di 2017 seperti kenaikan berbagai tarif mulai dari Uang Wajib Tahunan Otorita Batam (IIWTO) dan rencana kenaikan tariff dasar listrik PLN Batam yang masih dalam pembahasan di DPRD Kepulauan Riau. Kejadian di daerah lain bisa menjadi pelajaran bagi pemerintah daerah, saat ini justru beberapa daerah sedang menurunkan pajak guna mengurangi beban rakyat dan beban dunia usaha.

Pada Desember 2016 misalnya, Kota Surabaya justru melakukan penurunan tarif pajak pajak hiburan seperti pajak kontes kecantikan dari 35 persen manjadi 10 persen, pajak pameran busan4 komputer elektronik, otomotif dan properti dari 20 persen menjadi 10 persen. Bahkan pajak diskotik dari 50 persen menjadi 20 persen.

Demikian halnya dengan pajak bilyar, dari 35 persen menjadi l0 persen. Pada bulan September 2016 yang lalu, Kota Kupang menurunkan pajak hiburan dan kos-kosan dari dari 10 persen menjadi 5 persen. Pajak tontonan, seperti bioskop yang dikenai pajak sebesar 35 persen diturunkan menjadi 10 persen.

Begitu juga pajak diskotik, tempat karaoke, spa panti pijat, kontes kecantikan, konser musik, permainan ketangkasan, dari 50 persen diturunkan menjadi 35 persen. Untuk pajak restauran dan warung yang omzetnya di bawah Rp 10 juta diberikan penurunan pajak dari 10 persen menjadi 7 persen.

Daerah lain berani menurunkan pajak bukan berarti menghilangkan kesempatan daerah mendapatkan Pajak. Justru penrrunan tadf pajak dipercaya bisa menggairakan dunia usaha yang pada akhirnya akan makin banyak pembayaran pajak untuk daerah. Kondisi inilah yang Kadin maksud "give and take".

Artinya, pemerintah "memberi" bukan "mengambil" di depan tapi lebih tepat bila nantinya "menerima" buah keberhasilan atas pelayanan yang diberikan oleh pemerintah kepada rakyatnya dengan "memberi" yang diperlukan oleh masyarakat Kepri saat ini.

Tak ada salahnya melihat apa yang sedang dilakukan negara tetangga untuk melindungi dunia usaha, terutama UKM. Malaysia pada tahun 2017 memberikan proteksi kepada UKM seperti penyediaan dana penjaminan kredit, pembiayaan perniagaan dan penurunan 2% tingkat bunga bagi peminjam dari kalangan UKM.

Di samping itu lagi, diusulkan pengurangan tarif pajak penghasilan badan untuk UKM. Di Singapura sendiri, selain mengembangkan industri besar, maka untuk 2017, mereka juga mengembangkan 50 jenis usaha untuk usaha kecil, seperti pengembangan teknologi pertanian, bioteknologi, makanan, transportasi, pemasaran dan periklanan online, penulis lepas, laundry, dan berbagai usaha kecil lainnya.

Daur ulang, e-commerce, organizer, sampai konsultan social media sampai service jam tangan dan fotografi. Intinya adalah, UKM tetap dianggap sebagai potensi yang harus diberi ruang agar bisa bersaing.

Untuk Kepri, maka pemerintah bersama Kadin harus terus mendomg peningkatan wiraswasta agar pekerja korban PHK yang sesungguhnya mempunyai skill kemampuan wirausaha yang dapat dikembangkan. Hanya saja, perlu difasilitasi dari aspek permodalan, penzinan, dan pelatihan.

Dalam kondisi saat ini, juga pengusaha besar didorong menyalurkan CSR lebih cepat dan tepat kepada mitra produktif. Sedangkan perbankan tetap diharapkan menyalurkan KUR pada UMKM binaan Pemprov dan Kadin Kepri.

Untuk bertahan di 2017, intinya adalah political will dari pemerintah dan seluruh stakeholders di Kepri. Oleh karena itu, hapuskan semua kenaikan tarif atau paling tidak tunda dulu hingga situasi ekonomii sudah lebih membaik.

Kadin mengharapkan Gubenur Provinsi Kepri beserta seluruh jajarannya dan bupati/walikota di seluruh Provinsi Kepri selalu pro dunia usaha dan UMKM agar terjadi pemerataan pertumbuhan ekonomi guna menurunkan angka pengangguran di Provinsi Kepri.

Editor: Dardani