BATAMTODAY.COM, Batam - Pemerintah Provinsi Kepri mengharapkan adanya singkronisasi antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah dalam penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik bidang infrastruktur. Hal ini agar penyerapan dana bisa optimal tanpa masalah. Tahun 2017 nanti DAK fisik untuk Provinsi Kepri naik 20 persen. 

Hal itu dikatakan Sekda Kepri, TS Arif Fadillah saat menghadiri acara Sosialisasi Petunjuk Tekhnis (Juknis) dan Konsultasi Program DAK Fisik Bidang Infrastruktur Tahun Anggaran 2017 di Hotel Harmanoni One Batam, Rabu (23/11/2016).

Acara yang dihadiri seluruh pejabat, Kepala Bappeda dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum se-Sumatera ini dibuka oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPK) Anita Firmanti.

"Kami sangat mengharapkan sekali melalui acara sosialisasi tekhnis DAK ini untuk daerah bisa terserap secara efektif dan optimal. Lebih tepat  sasaran," ungkap Arif.

Menurut Arif, pembangunan infrastruktur di daerah sangat bergantung pada pengalokasian DAK. Karena dana tersebut diperuntukkan bagi pembangunan jalan, air minum, sanitasi, perumahan dan pemukiman. Daerah, kata Arif tidak akan sanggup menyediakan insfrastruktur tersebut dengan dana dari pemerintah daerah sendiri. Maka dari itu, Arif mengajak untuk meningkatkan pelayanan agar serapan DAK di daerah bisa maksimal.

Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Anita Firmanti menegaskan, prioritas pemerintah pusat sampai hari ini masih tetap sama terhadap kemajuan daerah, yakni fokus pada pembangunan infrastruktur seperti jalan, air bersih, sanitasi, perumahan dan pemukiman, deregulasi, dan peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM).

Menurutnya, pemerintah pusat dalam Kepemimpinan Presiden Joko Widodo sangat memberikan perhatian lebih untuk pembangunan infrastruktur, perbaikan deregulasi dan peningkatan SDM. Maka itu, pemerintah pusat juga sangat mengharapkan kerja sama dan keseriusan daerah dalam merealisasikan DAK tersebut.

"Apa lagi untuk daerah-daerah Kepulauan seperti Provinsi Kepri ini, begitu sangat membutuhkan DAK hampir di semua sektor fisik," ungkap Anita.

Anita sendiri berjanji, ke depan akan terus memperbaiki komunikasi dan manajemen antara pemerintah pusat dan daerah dalam merealisasikan DAK. Bahkan perbaikan tersebut sudah dimulai sejak tahun 2015 lalu.

Anita juga menganjurkan kepada daerah agar penyerapan DAK optimal, yakni dengan melakukan pelelangan dini atau lebih awal sebelum DAK cair, menerapkan juknis yang aplikatif yakni sesuai kondisi lapangan, dan dilakukan secara online sehingga tak ada transaksi apapun.

Dalam kesempatan terpisah, usai membuka acara, Sekjen Kementerian PUPR, Prof Anita, melakukan perbincangan dengan Gubernur Nurdin Basirun di Rusun Tanjungpiayu. Dalam kesempatan itu, Gubernur Nurdin minta prioritas pembangunan infrastruktur di seluruh daerah di Kepri. Terlebih lagi untuk daerah-daerah perbatasan.

Gubernur juga menyampaikan pentingnya koordinasi dengan daerah. Agar pembangunan yang dilakukan benar-benar yang menjadi skala prioritas terlebih dahulu.

"Biar masyarakat langsung merasakan manfaatnya. Apalagi infrastruktur mendukung proses pergerakan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat," kata Nurdin.

Untuk progres terbesar penyerapan DAK tahun 2016 dicapai oleh Provinsi Sumatera Selatan sebesar 78,16 persen, disusul Provinsi Bangka Belitung 76,62 persen.  Dan progres secara keseluruhan untuk bagian Sumatera mencapai 61,14 persen.

Editor: Udin