Dinilai Batu Loncatan Duduki Kursi Kadis Kesehatan

Polemik Dokter Kandungan Jadi Kabid Perindustrian di Batam
Oleh : Redaksi
Senin | 21-11-2016 | 12:50 WIB
Anggota-DPRD-_Batam-Riki-Indrakari.jpg

Ketua Komisi IV DPRD Batam, Riki Indrakari. (Foto: batamtoday.com)

BATAMTODAY.COM, Batam - Miris. Pemko Batam sepertinya masih berniat meningkatkan pertumbuhan penduduk Kota Btam, yang telah menduduki peringkat pertama tercepat di dunia.

Setidaknya, niatan itu terlihat dari pengangkatan sejumlah pejabat di lingkungan Pemko Batam. Misalnya, dr Didi SpOG, dokter spesialis kandungan, yang diangkat menjadi Kepala Bidang (Kabid) Perindustrian di Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Batam.

Pengangkatan dr Didi SpOG menjadi Kabid Perindustrian, yang dilantik pada Kamis (17/11/2016) lalu, merupakan wujud nyata, bahwa Pemko sangat berniat meningkatkan jumlah pertumbuhan (industri) penduduk di Batam. Sebab, pengisian jabatan ini sangat tidak mencerminkan "the right man on the right position".

Namun, Ketua Komisi IV DPRD Batam, Riky Indrakari, mengungkap pengisian jabatan yang terkesan tidak menghargai disiplin ilmu pejabat yang diangkat dan dilantik tersebut. Menurut dia, pengangkatan dr Didi SpOG menjadi Kadib Perindustrian hanya akal-akalan dan pembodohan publik oleh Ketua Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) Pemko Batam.

Dia menilai, jabatan Kabid Perindustrian hanya sebagai tipu-tipu, sebelum dr Didi SpOG dilantik menjadi Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Batam.

"Ini cuma tipu-tipu, sekaligus pembodohan publik. Karena yang bersangkutan akan diangkat menjadi Kepala Dinas Kesehatan," katanya.

Padahal, menjadi Kepala Dinas, kata Riki, sesuai ketentuan yang ada, calon sedikitnya pernah menduduki jabatan eselon III sebanyak dua kali. Sementara dr Didi SpOG, baru satu kali, yakni menjadi Direktur RSUD Tanjung Uban.

"Harusnya Baperjakat menyusun pejabat sesuai Daftar Urut Kepangkatan (DUK), bukan Daftar Urut Kedekatan," ujar legislator PKS itu.

Riki berujar, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Batam harus meninjau ulang pengangkatan pejabat yang tidak sesuai daftar urut kepangkatan. Faktor kedekatan harus dikesampingkan dan aturan harus ditegakkan.

"Kembalikan dan tegakkan daftar urut kepangkatan agar Batam maju dan jaya," pungkasnya.

Editor: Yudha