Nurdin Minta Kepala BP Batam Jangan Cari-cari Alasan Abaikan Perintah Menko Darmin

BATAMTODAY.COM, Batam - Gubernur Kepri Nurdin Basirun meminta Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam tidak mencari-cari alasan untuk menjalankan perintah Menko Perekonomian Darmin Nasution. Menurut dia, penundaan kenaikan tarif Uang Wajib Tahunan Otorita (UWTO) di Batam wajib dijalankan.

Hal ini dikatakan Gubernur Kepri menanggapi pernyataan Kepala BP Batam, Hatanto Resodipoetro, tak bisa menunda pemberlakuan kenaikan tarif UWTO sebelum adanya surat dari menteri. Bahkan, Hatanto juga mengatakan PMK 148 tahun 2016 tetap berjalan, karena belum dicabut oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani.

"Pernyataan pejabat itu adalah produk hukum, walaupun tidak tertulis. Itu kan perintah dan disaksikan banyak orang. Harus dijalankan. Beliau (Kepala BP Batam) harus belajar lagi. Ujaran pejabat negara itu bisa dijadikan dasar hukum," ujar Nurdin di Batam, Rabu (16/11/2016) siang tadi.

Sebelumnya, tarif Uang Wajib Tahunan Otorita (UWTO) di Batam mengalami kenaikan yang cukup fantastis, sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 148 tahun 2016 dan Peraturan Kepala (Perka) BP Batam 19 tahun 2016.

Sementara itu, Kepala BP Batam, Hatanto Reksodipoetro berpendapat, dirinya tidak setuju jika penundaan pemberlakukan kenaikan tarif UWTO bisa dilakukan tanpa adanya aturan baru atau surat resmi dari Menko Perekonomian atau Menteri Keuangan. Tanpa ada dasar hukum yang kuat, BP Batam tetap akan menjalankan PMK dan Perka yang mengatur tentang kenaikan tarif UWTO.

• Baca: Kenaikan Tarif UWTO di Batam Ditunda Sampai Ada Aturan Baru

"Aturan UWTO tak bisa dikembalikan ke aturan lama. PMK 148/2016 sudah berlaku. Saya tak mungkin kembali ke aturan lama. Saya bisa salah, bisa ditangkap nanti," kata Hatanto, menanggapi pernyataan Menko Darmin Nasution soal penundaan kenaikan tarif UWTO, di Swiss Bell Hotel, Batuampar, Batam, Selasa (15/11/2016) sore.

Dikatakan Hatanto, Menko Darmin Nasution selaku Ketua Dewan Kawasan (DK) Batam bisa mencarikan solusi terbaik mengatasi persoalan yang terjadi di Batam. BP Batam, sambungnya, siap menjalankan apupun keputusan yang akan dibuat setelah berdialog dengan kaum pengusaha di Batam.

• Baca: Tanpa Surat Menteri, Kenaikan Tarif UWTO di Batam Tak Bisa Ditunda

"Apapun keputusannya, BP Batam siap menjakankannya," tegas Hatanto.

Editor: Dardani

---