BATAMTODAY.COM, Batam - Pansus DPRD menilai, kearifan lokal masyarakat Batam belum terakomodir dalam Ranperda SOTK yang diusulkan Pemerintah Kota. Pansus pun mengusulkan agar dibentuk dinas yang khusus mengurusi soal kearifan lokal.

"Tradisi dan budaya masyarat pesisir atau penduduk asli Batam penting untuk diperhatikan. Harus ada Dinas atau Badan yang mengurusi soal kearifan lokal ini," kata Aman, anggota Pansus dari Fraksi Hati Nurani Bangsa, kemarin.

Legislator PKB‎ itu berpendapat, dalam Perda SOTK nantinya ada Dinas atau Badan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir atau Dinas Kebudayaan, yang berdiri sendiri atau bisa digabung dengan Dinas Pendidikan.

"Kita berharap masyarat pesisir itu diperhatikan agar mempunyai skil dan daya saing tinggi," katanya.

Usulan dari Pansus itu, kata Aman, perlu dibahas lebih dalam bersama unsur Pemko Batam. Di mana, pada rapat pembahasan berikutnya, Pemko Batam akan memberikan tanggapan dan penjelasan mengenai analisa tipologi semua Dinas dan Badan.

Sebelumnya, Pemko Batam dalam Ranperda SOTK mengusulkan 21 Dinas dan 4 Badan, ditambah Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan, Inspektorat, serta Satpol PP. Masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) itu diusulkan bersamaan dengan tipologinya.

Terhadap usulan itu, semua Fraksi yang ada di DPRD Batam setuju untuk melakukan pembahasan. Dalam rapat paripurna, DPRD membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk membahas Ranperda itu berama Pemko Batam.

Adapun 21 Dinas dan 4 Badan yang diusulkan dalam Ranperda SOTK masing-masing :

1. Dinas Pendidikan, type A
2. Dinas Kesehatan, type A
3. Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air, type A
4. Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, type A
5. Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pertamanan, type B
6. Dinas Pemadam Kebakaran, type C
7. Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat, type A
8. Dinas Tenaga Kerja, type A
9. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, type A
10. Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian, type A
11. Dinas Pertahanan, type B
12. Dinas Lingkungan Hidup, type A
13. Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil, type A
14. Dinas Perhubungan, type A
15. Dinas Komunikasi dan Informatika, type A.
16. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, type A
17. Dinas Penanaman Modal, type A
18. Dinas Kepemudaan dan Olah Raga, type B
19. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, type A
20. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, type B
21. Dinas Perdagangan dan Perindustrian, type A

SKPD yang masih dalam status Badan, masing-masing :

1. Badan Perencanaan dan Penelitian Pengembangan Pembangunan Daerah, type A
2. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, type A
3. Badan Pengelolaan Pajak dan Retribisi Daerah, type A
4. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah, type A‎

Editor: Udin