Semua Fraksi di DPRD Batam Setuju Revisi Perda Retribusi Parkir
Oleh : Gokli Nainggolan
Kamis | 22-09-2016 | 08:50 WIB
paripurnasoalparkirbatam.jpg

Rapat paripurna yang membahas Revisi Perda Retribusi Parkir. (Foto: Gokli Nainggolan)

BATAMTODAY.COM, Batam - Sembilan fraksi partai politik di DPRD Batam menyetujui untuk merevisi Peraturan Daerah (Perda) nomor 1 tahun 2012, tentang retribusi parkir. Hal itu disampaikan masing-masing perwakilan Fraksi dalam Rapat Paripurna, Rabu (21/9/2016).

 

Selain menyetujui pembahasan revisi Perda nomor 1 tahun 2012, masing-masing Fraksi juga menyampaikan pandangan terharap usulan Pemko Batam itu. Semua Fraksi berharap Perda yang baru tentang Retribusi Parkir di Kota Batam bisa memperbaiki semua kekurangan yang ada dalam Perda lama.

"Perda yang baru harus bisa menggenjot PAD Kota Batam dengan peningkatan retribusi yang berdasar keadilan. Semua tempat-tempat parkir harus tergarap dan menghilangkan praktek parkir liar serta premanisme," kata Djoko Mulyono dari Fraksi Golkar.

Menggunakan payung hukum Perda nomor 1 tahun 2012, pendapatan dari retribusi parkir di Kota Batam masih sangat minim. Padahal, potensinya sangat tinggi, mengingat banyaknya tempat parkir, baik umum maupun khusus, serta volume kendaraan yang terus bertambah.

Pendapatan dari retribusi parkir yang tak pernah mencapi target sejak dikelola langsung oleh Pemko Batam melalui Dinas Perhubungan (Dishub) menjadi sorotan Fraksi Demokrat. Bahkan, Fraksi Demokrat juga menyoroti soal rencana kenaikan tarif retribusi parkir yang nilainya mencapai 100 persen.

"Pendapatan retribusi parkir harus meningkat, bukan karena kenaikan tarif. Tetapi sesuai dengan jumlah kendaraan yang ada serta pengelolaan yang transparan dan adil," kata Muhammad Yunus, mewakili Fraksi Demokrat.

Hal senada juga disampaikan Fraksi Hati Nurani Bangsa (Hanuba). Menurut Fraksi gabungungan Partai Hanura dan PKB itu, tidak ada korelasi antara kenaikan tarif dengan tidak tercapainya target pendapatan retribusi parkir.

"Perda yang baru harus membawa perubahan dalam pendapatan sekaligus perbaikan tata kelola kota" kata Bustami, perwakilan Fraksi Hanuba.

Editor: Dardani