Trauma Masuk Bui, Alasan Pejabat RSUD Batam Takut Gunakan Anggaran
Oleh : Gokli Nainggolan
Selasa | 20-09-2016 | 09:12 WIB
udinsihaloho.jpg

Udin P Sihaloho, anggota Komisi IV DPRD Batam. (Foto: Gokli Nainggolan)

BATAMTODAY.COM, Batam - Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk pengadaan Alkes dan Obat-obatan di RSUD Batam, dipertanyakan. Dari Rp14 miliar lebih dana yang dianggarkan, sampai saat ini belum ada yang terserap alias 0 (nol) persen.

Penjelasan pihak RSUD Batam terhadap DPRD, serapan anggaran DAK masih 0 persen karena tak ada yang mau menjadi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK). Selain trauma dengan kasus Alkes yang menyeret mantan Direktur Fadilah RD Malarangan, para pegawai di RSUD juga takut bersentuhan dengan hukum.

"Alasan mereka (pihak RSUD Batam) tak ada yang mau jadi PPK dan PPTK. Takut dan trauma dengan keadaan sebelumnya," kata Udin P Sihaloho, anggota Komisi IV DPRD Batam, kemarin.

Udin berujar, di satu sisi bisa memaklumi alasan pihak RSUD Batam. Tetapi, jika anggaran itu digunakan dengan transparan dan sesuai aturan, PPK dan PPTK tak perlu takut untuk menjalankan program kegiatan.

"Tak perlu takut dan risih lah. Transparan saja," ujarnya.

Masih kata Udin, pihak RSUD masih punya waktu sekitar 100 hari untuk melakukan penyerapan anggaran. Kendati tidak yakin 100 persen, setidaknya serapan anggaran jangan sampai 0 persen.

Senada, Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Achmad juga mengaku bisa memaklumi kekhawatiran pihak RSUD Batam terkait penggunaan anggaran itu. Hanya saja, kata dia, saat ini masanya pegawai untuk kerja dengan jujur dan transparan.

"Sekarang waktunya pegawai kerja yang benar. Nanti kita akan evaluasi, lagi," kata dia.

Editor: Dardani