Warga Baloi Kolam Butuh Solusi, Bukan Tim Terpadu

BATAMTODAY.COM, Batam - Pasca bentrok warga dengan Tim Terpadu di Baloi Kolam Batam, kondisi terkini di daerah itu terlihat kondusif. Aktivitas warga berjalan normal seperti biasanya.

Menurut sejumlah warga, bentrok dengan Tim Terpadu bukan keinginan mereka. Tetapi, warga juga tidak menginginkan Tim Terpadu melakukan pengusuran sebelum ada solusi dari pemerintah.

"Warga Baloi Kolam butuh solusi, bukan butuh Tim Terpadu," ujar Ketua RW Baloi Kolam Agustan Marbun.

Dikatakan Agustan, pemerintah harus hadir menyelesaikan persoalan yang terjadi di Baloi Kolam. Selain duduk bersama untuk mencari solusi, warga miminta Pemerintah tidak menurunkan Tim Terpadu atau oknum-oknum yang dapat menyulut emosi warga.

"Sementara kita mencari solusi jangan ada Tim Terpadu atau oknum-oknum yang masuk ke Baloi Kolam," kata dia.

Disinggung mengenai solusi yang diharapkan warga, kata Agustan, perangkat RT dan RW akan duduk bersama dengan masyarakat Baloi Kolam. Menurutnya, aspirasi dari semua warga harus ditampung sebagai solusi yang akan ditawarkan kepada Pemerintah.

"Kami akan bicarakan dulu dengan warga. Saat ini saya belum bisa sampaikan solusi apa yang akan kami tawarkan kepada Pemerintah," jelasnya.

Belum lama ini, ada anggota DPRD Batam yang mengusulkan beberapa solusi mengatasi persoalan sosial di Baloi Kolam. Mereka adalah Udin P Sihaloho, anggota Komisi IV dan Musofa, anggota Komisi I DPRD Batam.

Dikatakan Udin P Sihaloho, warga segera membentuk tim atau menunjuk perwakilan yang bisa dipercaya. DPRD Batam, kata dia, akan memfasilitasi tim tersebut untuk duduk bersama dengan BP Batam, pengusaha dan Pemko Batam.

"Sebelum dilakukan penggusuran, tempat untuk warga harus disiapkan dulu. Misalnya dibagunkan Rusun yang dapat menampung semua warga Baloi Kolam atau diberikan kavling siap bagun," kata Udin di ruang rapat Komisi I, saat menerima perwakilan warga Baloi Kolam yang melakukan demo ke Kantor DPRD Batam, beberapa saat lalu.

Masih kata Udin, sebelum ada solusi, DPRD Batam harus mengeluarkan rekomendasi, agar segala aktivitas yang bisa menimbulkan gejolak di Baloi Kolam dihentikan sementara waktu. Sebab, warga tetap akan melakukan penolakan jika merasa tidak nyaman.

"Intinya pengusuran harus dilakukan dengan manusiawi," ujar dia.

Terpisah, anggota Komisi I DPRD Batam, Mosufa, mengusulkan agar warga yang tinggal di Baloi Kolam memetakan luas lahan yang akan mereka tempati. Setelah dipetakan sambungnya, warga bersama DPRD Batam sama-sama mengusulkan ke BP Batam.

"Kalau saya hitung-hitung warga paling butuh 20-21 hektar. Sementara luas lahan Baloi Kolam mencapai 119 hektar, sisanya silahkan saja dialokasikan kepada pengusaha," katanya.

Mustofa berujar, usulan yang dia sampaikan itu sudah pernah mereka lakukan di daerah Tiban, Kecamatan Sekupang. Hasilnya, BP Batam menyetujui dan warga yang mengusulkan lahan itu sudah mendapatkan tempat tinggal.

"Usulan ini sudah terbukti berhasil di daerah Tiban. Kenapa tak kita coba di Baloi Kolam, sama-sama bayar UWTO juga," kata dia.

Jika warga Baloi Kolam setuju dengan usulan itu, kata Mustofa, DPRD Batam akan memfasilitasi warga mengajukan usulan ke BP Batam. Tak hanya itu, dalam pertemuan berikutnya, DPRD Batam juga akan mengundang pengusaha dan warga duduk bersama.

"Persoalan Baloi Kolam ini sudah kami sampaikan kepada Ketua Dewan Kawasan Nasional, Darmin Nasution. Dalam waktu dekat, beliau akan turun menyelesaikan semua persoalan lahan di Batam," jelasnya.

Editor: Dardani

---