Banyak Pengusaha Keluhkan Stagnannya Perizinan di BP Batam

BATAMTODAY.COM, Batam - Stagnannya perizinan di Badan Pengusahaan (BP) Batam dikeluhkan banyak pengusaha di Batam. Ketua Kadin Batam, Jadi Rajagukguk mengatakan, terhambatnya perizinan di Batam sangat berpengaruh kepada dunia usaha.

"Banyak keluhan dari pengusaha ke kita dan itu telah kita sampaikan ke pimpinan BP Batam," kata Jadi kepada BATAMTODAY. COM, Senin (27/6/2016).

Sebulan yang lalu, Kadin Batam telah mempertanyakan ke pimpinan BP Batam, namun dijawab masih menunggu audit dari BPKP Kepri.

"Apa benar atau tidak audit BPKP Kepri menghambat perizinan," keluh Jadi.

Terhentinya perizinan sampai bulan Juli mendatang, dinilai tidak sejalan dengan paket kebijakan Ekonomi XII Presiden RI yang akan mempercepat perizinan, prosedur dan kemudahan berusaha.

"Sepertinya pimpinan BP Batam tidak paham dengan perintah Presiden itu," ujarnya.

Ia menegaskan, apabila sampai bulan Juli mendatang tidak ada juga perubahan soal perizinan di BP Batam yang mengalami stagnan saat ini, Kadin Batam akan melapor ke ketua DK dan Presiden RI.

"Sudah banyak keluhan dari pengusaha. Kalau nanti bulan Juli juga tidak ada perubahan kita laporkan ke Ketua DK dan presiden agar pimpinan BP Batam sekarang untuk dipertimbangkan keberadaannya.
Kita kasih kesempatan sampai bulan Juli," tegas Jadi.

Sebelumnya, Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dari Kepri, Djasarmen Purba, meminta pelayanan dan perizinan di BP Batam tidak stagnan.

• Baca: DPD RI dan Kadin Minta BP Batam tidak Stagnan

"BP Batam bagian dari pembangunan, masukan dari masyarakat termasuk pengusaha agar pelayanan dan perizinan di BP Batam tidak stagnan," kata Djasarmen usai pertemuan dengan pimpinan BP Batam, Jumat (17/6/2016).

Ia berharap, agar kondisi tersebut tidak berlama-lama, seperti terhentinya perizinan beberapa bidang serta investasi karena masih menunggu hasil audit dari BPK RI. "Kita sangat setuju soal audit itu karena memang sangat penting," ujarnya.

Di tempat yang sama, Ketua Kadin Kepri, Ahmad Makruf Maulana, berharap adanya kepastian hukum dalam dunia usaha di Batam. "Kalau kepastian tidak ada, investasi akan sulit," kata dia.

Kadin, katanya lagi, ingin mengawal dan memberi masukan kepada BP Batam agar lebih baik, supaya bisa menyaingi negara tetangga seperti Johor. "Kami minta BP Batam gerak lebih cepat lagi," harapnya.

Editor: Dodo

---