Pusat Tolong Perhatikan Batam, Jangan Terlalu Banyak Dikebiri

BATAMTODAY.COM, Batam - Pemerintah dinilai tidak memperhatikan Batam sejak reformasi, bahkan terkesan membiarkan dan terlalu banyak pertimbangan yang diambil dalam mengelola Batam. Akibatnya, perkembangan Batam terus mengalami kemunduran dan kemerosotan.

Hal itu disampaikan Ketua DPR Ade Komarudin (Akom) ketika membuka Press Gathering Wartawan Parlemen bertema Refleksi Atas Revisi UU BUMN dan Proyeksi Batam sebagai Kota Industri, Jumat (28/5/2016) malam, di Novotel Batam, Kepulauan Riau.

Selain Ade Komarudin hadir Wakil Ketua Komisi VI DPR Azam Azman Natawijana dan Asisten II Ekonomi Pembangunan Pemerintah Kota (Pemko) Batam Gintoyono BE.

Menurut Akom, begitu politisi senior Partai Golkar ini akrab disapa, pemerintahan BJ Habibie memiliki segudang harapan untuk memajukan Batam, minimal bisa mendekati Singapura. Namun reformasi terjadi, harapan itu kandas bahkan pemerintah pusat semakin jauh memperhatikan pembangunan di daerah tersebut.

"Akibatnya, Batam ibarat jauh tanah dengan langit karena terlalu banyak pertimbangan dalam mengambil keputusan dalam membangun Batam," kata Akom.

Melihat kenyataan itu, dia menambahkan sudah saatnya pemerintah memperhatikan nasib Batam sehingga harapan untuk menjadikannya sebagai kota industri yang maju bisa diwujudkan.

Diakuinya memang mewujudkan Batam seperti Singapura bukan pekerjaan yang mudah. Apalagi kota berjuluk kota Singa yang berada di seberang Batam, menjadi kota jasa internasional.

"Kita perlu mencermati apa yang tidak bisa dikerjakan pemerintah Singapura, Ba‎tam bisa. Apalagi di sana lahan semakin berkurang. Jadi perlu perhatian serius dari pemerintah pusat sehingga Batam kembali ke khittahnya sebagai kota industri yang maju," katanya.

Jangan kebiri
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi DPR Azam Azman Natawijana meminta agar pemetrintah memberi dukungan dana lebih apabila ingin Batam lebih maju lagi dari sekarang. "Kalau mau berpihak pemerintah harus injeksi buat Batam lebih besar lagi. Kalau sekarang baru dianggarkan Rp 200 miliar ditambah Rp 600 miliar dari PNBP," kata Azam.

Jika perhatian pemerintah masih sepotong-sepotong seperti sekarang, kata Azam, jangan harap Batam bisa maju, apalagi mau menyaingi Singapura.

"Jangankan dukungan dana, persoalan hubungan antara BP Batam dengan Pemko Batam saja sampai sekarang tak selesai, padahal BP Batam ada mitra Komisi VI," katanya.

Dengan adanya kebijakan baru soal pengelolaan Batam yang dilakukan Kementerian Perekonomian, lanjutnya, keberadaan Batam harusnya diperkuat menjadi kota industri, bukan menjadi tidak jelas lagi seperti sekarang.

"Pusat jangan terus mengebiri Batam. Tolong perhatikan Batam, perlu ada keberpihakan yang lebih dari pemerintah, jangan sampai ada kepentingan kelompok tertentu mengorbankan kepentingan lebih besar untuk Batam," kata politisi Partai Demokrat ini.

Sedangkan Gintoyono, Asissten II Ekonomi Pembangunan Pemko Batam mengatakan, ketidakjelasan pengelolaan Batam karena hingga kini Peraturan Pemerintah (PP) yang mengatur hubungan antara Badan Pengelola (BP) Batam dengan Pemko Batam belum terbit.

"Pemerintah Kota Batam yang mengurusi rakyat, sedangkan BP Batam yang mengurusi investasi. Ini yang kita tunggu PP-nya sampai sekarang, mudah-mudahan bisa keluar dalam waktu dekat," kata Gintoyono.

Gintoyono menegaskan, BP Batam yang diketuai Hatanto Reksodipoertro memiliki kebijakan yang menjadikan Batam bukan lagi sebagai free trade one (FTZ) atau kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas (KPBP), melainkan menjadikan batam sebagai kawasan ekonomi khusus (KEK).

"Kalau Batam mau lebih baik lagi yang harus jadi KEK, tapi sementara ini FTZ tetap dipertahankan, namun perlahan akan jadi KEK di-enclave-kan. Kebijakan ini sudah mulai ada kemajuan dan investasi ada yang masuk dibandingkan Mei 2015 lalu. Respon dari Ketua BP Batam Hatanto Reksodipoetro akan makin kelihatan dalam waktu 6 bulan. Sekarang responya sudah positif," katanya.

Editor: Surya

---