BATAMTODAY.COM, Batam - Ampuan Situmeang SH MH, praktisi hukum di Batam, mengatakan, saran atau rekomendasi yang dikeluarkan Ombudsman RI Perwakilan Kepri tentang mal-administrasi pemberhentian dan pengangkatan pimpinan BP Batam, bisa digunakan sebagai bahan penyusunan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

"Saran dari ORI Perwakilan Kepri itu dapat dipakai sebagai bahan dalam mengawali penyusunan gugatan ke PTUN," kata Ampuan menjawab BATAMTODAY.COM, Selasa (17/5/2016). "Memang DK PBPB dalam memberhentikan pimpinan BP Batam itu, keterlaluan," tambahnya.

Sedangkan yang bisa mengajukan gugatan, menurutnya, adalah Kepala, Wakil Kepala, dan anggota BP Batam yang telah diberhentikan karena mereka yang telah dirugikan.

"Kepala, Wakil Kepala, dan Anggota BP Batam yang diberhentikan dengan sewenang-wenang itulah yang dirugikan dan patut dapat melayangkan gugatan ke PTUN TPI di Sekupang Batam," ujar pengacara kondang itu.

Namun, lanjutnya, pimpinan BP Batam yang lama disebut-sebut telah "legowo" dengan pemberhentian mereka dan telah melakukan serah terima jabatan ke pimpinan BP Batam yang baru.

"Katanya semua sudah "legowo" dan melakukan serah terima. Apakah betul seperti itu, nanti dapat kita lihat drama episode berikutnya," kata Ampuan.

Ketika ditanya, apakah masyarakat atau dari kalangan profesional yang telah merasa dirugikan atas SK DK PBPB Batam tersebut dapat menggugat ke PTUN, Ampuan menyarankan, agar dicermati lagi pembuktian kedudukannya.

"Perlu cermat membuktikan kedudukannya, dan kerugiannya sebagai penggugat apa," tutup Ampuan.

Diberitakan sebelumnya, Ombudsman RI Perwakilan Kepri mengeluarkan rekomendasi soal pemberhentian dan pengangkatan pimpinan BP Batam yakni Dewan Kawasan yang dibentuk berdasarkan Keppres No 8 tahun 2016 perlu melakukan telaah mendalam dan cermat terhadap sistem menajemen berupa kebijakan-kebijakan yang telah dikeluarkan sebelumnya dan mengeluarkan kebijakan pengganti sebelum melakukan pergantian Personil Kepala, Wakil Kepala dan Anggota BP Batam.

Agar DK Batam mencermati kembali dan melakukan perbaikan atas keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Nomor 43 tahun 2016 tentang pemberhentian dan penetapan pengangkatan Kepala, Wakil Kepala dan Anggota BP Batam sesuai ketentuan dan pedoman yang berlaku. Baca: Ada Tindakan Maladministrasi dalam Pemberhentian dan Pengangkatan Pimpinan BP Batam

Editor: Udin