BATAMTODAY.COM, Batam - Fadilah Ratna Dewi Malarangan, tersangka korupsi Alkes RSUD Batam, hanya dijerat pasal 2 dan 3 UU Tipikor. Ia lepas dari jeratan pasal 18, yang pada umumnya ditakuti para pelaku korupsi.

Tim Satgassus Kejaksaan Agung, Tasjrifin, menyampaikan Fadilah tak disangkakan melanggar pasal 18 UU Tipikor lantaran tidak ikut menikmati hasil korupsi proyek pengadaan Alkes yang merugikan negara sebanyak Rp5,6 miliar. Fadilah, kata dia, ditetapkan tersangka dalam kapasistas sebagai Kuasa Pengguna Anggara (KPA) senilai Rp18 miliar bersumber dari APBN 2011.

"Pasal 18 tak disangkakan, dia (Fadilah) tidak ikut menikmati hasil korupsi. Hanya dijerat pasal 2 dan 3 UU Tipikor," kata Tasjrifin, Selasa (10/5/2016) sore di Batam.

Menurut dia, perkara korupsi itu masih terus dikembangkan penyidik Mabes Polri. Sebab, pihak yang diuntungkan atau yang menikmati hasil korupsi itu masih didalami.

"Fadilah bukan tersangka tunggal, ada pihak lain yang masih ditelusuri penyidik," ujarnya.

Pasal yang disangkakan terhadap Fadilah sesuai UU nomor 20 tahun 2001, tentang perubahan atas UU nomor 31 tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, diantaranya :

Pasal 2 ayat (1) "Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit Rp200 jura dan paling banyak Rp1 miliar ; ayat (2) "Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu pidana mati dapat dijatuhkan.

Pasal 3 "Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun dan atau denda paling sedikit Rp50 juta dan paling banyak Rp1 miliar.

Sementara bunyi pasal 18 UU Tipikor, mengisyaratakan perampasan harta benda, pembayaran uang pengganti, penutupan perusahaan, dan pencabutan hak-hak. Tak hanya itu, Fadilah juga lepas dari Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Editor: Dardani