Apindo Tolak Wacana Pencabutan Fasilitas FTZ di Kawasan Permukiman

Apindo Tolak Wacana Pencabutan Fasilitas FTZ di Kawasan Permukiman

Oleh : Roni Ginting

Kamis | 17-03-2016 | 13:43 WIB

Dewan Penasehat Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kepri, Abidin Hasibuan

BATAMTODAY.COM, Batam - Sosialisasi Dewan Kawasan (DK) Batam kepada instansi pemerintah dan pengusaha beberapa waktu lalu di Hotel Swissbell, Harbourbay, menyatakan bahwa kawasan industri yang berada di area pemukiman masih memiliki fasilitas FTZ. Dalam sosialisasi itu juga terungkap, jika pemerintah akan membentuk kawasan ekonomi khusus (KEK) meskipun belum ditentukan lokasinya.

Belakangan, DK kembali menyatakan bahwa pabrik atau industri yang berada di pemukiman akan direlokasi ke kawasan KEK dengan batas waktu paling lama lima tahun. Hal tersebut menjadi tanda tanya besar yang menimbulkan kebingungan di kalangan pengusaha.

Dewan Penasehat Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kepri, Abidin Hasibuan, dengan tegas menyatakan bahwa Apindo menolak rencana relokasi dan pencabutan fasilitas FTZ di kawasan permukiman.

"Fasilitas FTZ harus tetap dipertahankan maupun di kawasan permukiman, karena itu merupakan bentuk keadilan yang diterima masyarakat," tegas Abidin kepada BATAMTODAY.COM, Kamis (17/3/2016).

Menurutnya, apabila fasilitas FTZ di kawasan permukiman, akan menimbulkan biaya tinggi bagi masyarakat. Begitu juga kalangan pengusaha yang telah berinvestasi di Batam bernilai puluhan miliar dollar.

"Jaminan untuk investor itu sangat penting. Kebijakan pemerintah dalam pemberian fasilitas FTZ juga harus berkeadilan di tengah masyarakat. Jangan memunculkan ketidakpastian yang membingungkan pengusaha," ungkap Abidin.

Selain itu, ia mengatakan apabila Fasilitas FTZ dicabut, akan berimbas langsung ke masyarakat karena akan terjadi kenaikan harga barang. Fasilitas PPN, PPn-Bm, dan Cukai, yang dinikmati warga masyarakat Batam selama puluhan tahun, seperti mobil, elektronik akan dicabut, hidup masyarakat akan semakin sulit. Apalagi mengaingat kondisi Batam yang memiliki sumber daya alam.

"KEK, fasilitas hanya untuk pengusaha. Masyarakat akan semakin sulit. Beras dan sayur-mayur untuk kebutuhan masyarakat aja harus dari luar," ujarnya.

Ia berharap, DK tidak mencabut fasilitas FTZ di Batam. Pembentukan KEK tetap bisa dilaksanakan tanpa mengurangi atau mencabut fasilitas FTZ di area pemukiman. "Sebaiknya pemerintah membuat KEK di daerah Rempang-Galang dan Tanjung Sauh. Fasilitas FTZ yang ada saat ini jangan diganggu," tegas Abidin.

Editor: Dodo

TERKINI
POPULER

Perayaan Natal Nasional 2024 Bawa Tema Kesederhanaan

Dukung Swasembada, Mulai Tahun Depan Pemerintah Stop Impor Pangan Secara Berkala

WNI Asal Tanjung Pinang Mengaku Disekap di Kamboja, Kemlu Turun Tangan

Sambut Tahun 2025, BP Batam Siap Benahi Infrastruktur Pendukung Investasi

Sepanjang 2024, Polres Bintan Ungkap 34 Kasus Narkotika dengan 45 Orang Tersangka

Benchmark Pengelolaan Kawasan, BP Batam Terima Kunjungan Kementerian KP

PT IGCL Lobam Dikabarkan Segera Tutup, Puluhan Karyawan Terancam Kena PHK

Prabowo dan Erdogan Berseteru di KTT D8, Erdogan Walk Out Sampai Senggol Kursi Prabowo, Amarah Prabowo Memuncak!

Kapal Roro KMP Mulia Nusantara Terbakar di Telaga Punggur

Pemantauan Napiter Katagori Merah, Oranye dan Hijau di Indonesia

Mobil Box Tabrak Warung di Teluk Sebong Bintan, Satu Orang Dilarikan ke Rumah Sakit

Nelayan Belakang Padang Diganggu Saat Melaut di Pulau Nipah, Indonesia Minta Penjelasan Singapura

Transaksi Aset Kripto Indonesia Tumbuh Pesat, Capai Rp 556,53 Triliun di 2024

Indramayu Potensial Jadi Penopang Swasembada Garam Nasional pada 2027

KKP Pastikan Ekspor Perikanan Tetap Optimal di Tengah Libur Natal dan Tahun Baru