Besok Temui Menko Perekonomian, Pansus FTZ DPRD Kepri Masih Terus Jalan
Oleh : Ahmad Rohmadi
Sabtu | 05-03-2016 | 15:22 WIB
Kawasan-industri-Batamindo-Batam.jpg
Kawasan industri Batamindo di Batam.

BATAMTODAY.COM, Batam - Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kepri tentang Free Trade Zone (FTZ) Kota Batam masih terus jalan meski Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan, pemerintah akan mengambil alih Badan Pengusahaan (BP) Batam ke Pusat.

Wakil Ketua Pansus FTZ Batam DPRD Kepri, Onward Siahaan menyampaikan bahwa menurutnya sampai hari belum ada keputusan apapun dari Pemerintah Pusat terkait permasalahan terkait masa depan Batam.

"Kita masih jalan, kita sudah bertemu dengan Pemko dan juga BP Batam, dan besok kita akan ke Jakarta bertemu dengan Menteri Perekonomian," kata Onward melalui sambungan telepon, Sabtu (5/3/2016).

Dijelaskannya bahwa Pansus nantinya juga akan memberikan rekomendasi kepada Presiden sebagai pertimbangan untuk memutuskan yang terbaik bagi Batam. Baik bagi investasi dan juga kesejahteraan masyarakatnya.

Meski belum ada rekomendasi yang dikeluarkan oleh Pansus, namun dari hasil pembahasan dengan Pemko dan BP Batam memang ada beberapa permasalahan yang harus diselesaikan.

"Salah satunya ya sudah kita ketahui bersama, benang merahnya memang ada dualisme kewenangan yang menghambat investasi dan ini yang harus diselesaikan," katanya.

Onward tidak menampik bahwa beberap media telah memberitakan bahwa kewenangan BP Batam sudah ditarik ke pusat namun jelasnya pihaknya sampai saat ini belum menerima secara resmi keputusan tersebut dan katanya Panitia Kerja (Panja) DPR RI sampai saat ini juga masih terus jalan.

Sedangkan Ketua Pansus Taba Iskandar mengatakan bahwa pertemuan-pertemuan terus dilakukan guna mengumpulkan bahan terkait masalah yang ada di Batam. Pihaknya menginginkan rekomendasi itu dibahas di Kantor Kepresidenan saat rapat nanti.

"Ini akan ada rapat lagi, di Kantor Kepresidenan, Senin nanti masalah Batam. Kita kejar terus ini. Kita tidak menargetkan sampai kapan, tapi kita berharap sebelum diambil keputusan oleh pak presiden, harus melihat dulu rekomendasi dari kita,"jelas Taba, usai bertemu Plh Walikota Batam, Kamis (3/3/2016) lalu.

Menurutnya rekomendasi tersebut nanti akan menjadi satu keinginan bersama. Pihaknya menghimpun keinginan dari Pemko Batam, Gubernur, Pengusaha, dan juga BP Batam.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan, pemerintah mengambil alih Badan Pengusahaan (BP) Batam ke pusat, dan keberadaanya tidak lagi di bawah Dewan Kawasan FTZ Kepri yang saat ini diketuai Gubernur Provinsi Kepulauan Riau (Kepri).

Pengambilalihan itu guna mengembangkan free trade zone (FTZ) Batam agar memiliki daya saing dan menjadi tujuan investasi di dunia.

"Kita akan terus kembangkan Batam supaya lebih mampu bersaing. Kita juga akan mendengar masukan dari Panitia Kerja (Panja) Free Trade Zone (FTZ) Komisi VI DPR," kata Presiden Jokowi kepada Barisan Relawan Jokowi Presiden (BaraJP) di Medan, Rabu (2/3/2016) malam.

Jokowi mengatakan, selama ini BP Batam telah berhasil menggenjot investasi, namun masih perlu ditingkatkan dan dikembangkan.

"Mengapa menjadi di bawah pemerintah pusat, supaya larinya lebih kencang," kata Presiden Jokowi, yang didampingi Sekretaris Kabinet Pramono Anung.

Editor: Dodo

Berita Lainnya

Batam dalam Kondisi Darurat Sampah, Lik Khai: Pengelolaannya Semakin Buruk

23-10-2024 | 10:44 WIB

Pelantikan 43 Anggota DPRD Kepri Periode 2024-2029 Diwarnai Tepuk Tepung Tawar

09-09-2024 | 13:04 WIB

Bobby Jayanto Tinjau Lahan Hibah dan Beri Bantuan Pembangunan Mushola di Pelantar KUD

03-11-2023 | 11:36 WIB