Berita Lainnya
BATAMTODAY.COM, Jakarta - Pemerintah Indonesia merespons serius kebijakan Amerika Serikat (AS) yang secara resmi menerapkan tarif resiprokal terhadap produk ekspor Indonesia. Kebijakan ini diumumkan Presiden AS pada 2 April 2025 dan akan mulai berlaku efektif pada 9 April 2025.
Dalam kebijakan tersebut, AS menetapkan tarif resiprokal sebesar 32 persen terhadap produk asal Indonesia, jauh di atas tarif dasar 10 persen yang diberlakukan secara umum. Peningkatan tarif ini diprediksi akan memengaruhi daya saing sejumlah komoditas ekspor utama Indonesia di pasar AS, seperti elektronik, tekstil dan produk tekstil, alas kaki, kelapa sawit, karet, furnitur, udang, serta produk perikanan laut.
Menanggapi hal ini, Pemerintah Indonesia segera menghitung potensi dampak ekonomi dari kebijakan tersebut, baik terhadap sektor-sektor terdampak secara langsung maupun terhadap kondisi perekonomian nasional secara keseluruhan. Pemerintah juga tengah merumuskan langkah-langkah mitigasi strategis untuk menjaga stabilitas ekonomi dan dunia usaha.
"Guna meredam gejolak di pasar keuangan global akibat kebijakan tarif tersebut, pemerintah bersama Bank Indonesia berkomitmen menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, memastikan kecukupan likuiditas valas, serta mempertahankan stabilitas yield Surat Berharga Negara (SBN)," tulis Kemlu, dalam siaran pers, Jumat (4/4/2025).
Sejak awal 2025, pemerintah telah menyusun strategi antisipatif, termasuk melalui koordinasi intensif antara tim lintas kementerian/lembaga, perwakilan Indonesia di AS, serta pelaku usaha. Pemerintah juga menyiapkan langkah-langkah responsif terhadap berbagai isu yang diangkat AS dalam laporan National Trade Estimate (NTE) 2025.
Untuk menempuh jalur diplomatik, Indonesia akan mengirimkan delegasi tingkat tinggi ke Washington DC guna melanjutkan negosiasi langsung dengan Pemerintah AS. Dalam instruksi terbarunya, Presiden Prabowo memerintahkan Kabinet Merah Putih melakukan reformasi struktural dan deregulasi untuk memangkas hambatan non-tarif, meningkatkan daya saing nasional, serta memperkuat iklim investasi.
Tak hanya bersikap unilateral, Indonesia juga menjajaki koordinasi dengan Malaysia sebagai Ketua ASEAN 2025 untuk mendorong respons regional. Langkah ini dilakukan mengingat seluruh negara anggota ASEAN turut terdampak kebijakan tarif baru dari AS.
Dengan respons diplomatik dan kebijakan strategis, pemerintah berharap dapat meminimalkan dampak tarif resiprokal terhadap perekonomian nasional dan menjaga momentum pertumbuhan serta penciptaan lapangan kerja di dalam negeri.
Editor: Gokli
.jpg)