Soal Status BP Batam Masih Tunggu Peraturan Pemerintah Pusat

Soal Status BP Batam Masih Tunggu Peraturan Pemerintah Pusat

Oleh : Roni Ginting

Selasa | 23-02-2016 | 11:37 WIB

Direktur Humas dan Promosi Badan Pengusahaan (BP) Batam, Purnomo Andiantono.

BATAMTODAY.COM, Batam - Direktur Humas dan Promosi Badan Pengusahaan (BP) Batam, Purnomo Andiantono mengatakan pihaknya masih menunggu peraturan dari Pemerintah pusat terkait hasil rapat terbatas antara Kementerian Keuangan, Mendagri dan Gubernur Kepulauan Riau di Jakarta.

"Ya kita tunggu dari pemerintah saja seperti apa peraturannya nanti," ujar Andi, Selasa (23/2/2016).

Ia mengatakan, untuk mengubah status menjadi KEK, akan membuat Batam sulit bersaing dengan Singapura dan Malaysia. Pasalnya, banyak kebijakan yang diterapkan pada FTZ, akan hilang di status KEK. Salah satunya adalah pajak bagi barang-barang impor.

"Kita bisa lihat KEK yang ada di daerah Bitung, Tanjunglesung dan daerah lainnya. Apakah berkembang? Hasilnya justru mangkrak," kata Andiantono.

Sebelumnya, rapat terbatas (Ratas) Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Dalam Negeri, dan Gubernur Kepulauan Riau yang digelar di Jakarta membahas transformasi kawasan (FTZ) Batam menjadi kawasan khusustor.

Inti dari rapat ini adalah untuk mempersiapkan dan menyelesaikan permasalahan FTZ Batam. Sehingga menjadi kawasan yang bisa berkembang dengan baik ke depannya.

Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo yang sudah ditunggu oleh sejumlah wartawan di lantai dasar tidak banyak berkomentar. Dia hanya mengatakan jika rapat kali ini sudah final. Dan komentar lengkapnya dia meminta agar wartawan menanyakan langsung kepada Menko Perekonomian.

"Iya rapat ini sudah final. Untuk jelasnya silahkan saja tanya langsung ke Menteri Perekonomian. Kita tadi sudah sepakat, kalau satu pintu untuk berstatement," kata Tjahjo Kumolo, Jumat (19/2/2016)

Sementara itu, Gubernur Kepulauan Riau Muhammad Sani kepada wartawan mengatakan, pada prinsipnya hasil dari rapat tersebut bukan untuk membubarkan FTZ Batam.

"Prinsipnya, ya bukan bubarlah istilahnya, hanya berganti baju aja. Yang penting terlepas dari usaha-usaha yang sudah ada sehingga menjadi resah. Dan kabar baiknya, tidak akan mengurangi kewenangan-kewenangan yang sudah jalan sekarang, khusus untuk di Batam," kata Sani.

Editor: Dodo

TERKINI
POPULER

KPU Resmi Tetapkan Irman Gusman Lolos ke Senayan Usai PSU

Dipastikan Lawan Kotak Kosong, Amsakar-Li Claudia Peroleh Dukungan 11 Partai

Singapura Sabet Semua Katagori Tournament Woodball 2024 di Batam

Muhammadiyah Akhirnya Terima Tawaran Konsesi Izin Tambang dari Pemerintah

Artis Laudya Cynthia Bella Dikabarkan Jadi Istri ke-3 Ustaz Nuzul Dzikri

Mochamad Afifuddin Resmi Ditetapkan Jadi Ketua KPU Definitif

22 Tahun Kelola Pelabuhan Batam Center, PT Synergy Tharada Ungkap Kekecewaan terhadap BP Batam

Kapal Tujuan Tarempa-Palmatak Tenggelam, 7 Penumpang Berhasil Dievakuasi

Wakapolda Kepri Buka Pendidikan Pembentukan Bintara Polri Gelombang II Tahun 2024

Gelar Rapat di Pelabuhan Tanpa Izin, Nika Astaga: BUP BP Batam tidak Punya Etika

Warga Rempang Terus Bergeser, BP Batam Komitmen Kedepankan Pendekatan Humanis dan Persuasif

Laka Lantas di Jalan Toapaya Bintan, Dua Perempuan Dilarikan ke RUSP Kepri

KM Samarinda yang Tenggelam di Perairan Matak Ternyata Angkut 57 Penumpang, 3 Meninggal Dunia

Pengesahan 49 Warga Baru PSHT Disejalankan dengan Pengukuhan 4 Ketua dan Pengurus PSHT Cabang di Kepri

PLN Batam Terjun Langsung Lakukan Sosialisasi Tariff Adjutsment ke Masyarakat