Tak Dapat SK, Honorer DPRD Batam Tidak Bisa Gajian

Tak Dapat SK, Honorer DPRD Batam Tidak Bisa Gajian

Oleh : Ahmad Rohmadi

Senin | 22-02-2016 | 15:35 WIB

BATAMTODAY.COM, Batam - Sebanyak 166 tenaga honorer yang bekerja di gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Batam kini masih menunggu nasib apakah akan diperpanjang atau harus terhenti.

Badan Kepegawaian dan Diklat (BKD) Kota Batam belum merampungkan proses verifikasi tersebut yang berakibat seluruh tebaga honorer di lingkungan Pemerintah Kota (Pemko) Batam belum terima gaji selama dua bulan termasuk honorer di DPRD Batam.

Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Batam, Marzuki mengatakan bahwa pihaknya masih menunggu proses verifikasi dari BKD tersebut, karena untuk mengeluarkan gaji para honorer tersebut harus ada payung hukumnya.

"Kenapa anggota Dewan dan PNS sudah terima gaji karena payung hukumnya sudah jelas. Tapi kalau honorer, selama belum ada SK kita tidak bisa mengajukan gaji ke Bagian Keuangan," kata Marzuki, Senin (22/2/2016).

Maka itu, ia juga menjelaskan bahwa sebanyak 166 para pegawai honorer di SKPD-nya itu ada yang tidak diperpanjang oleh BKD maka otomatis yang bersangkutan tidak akan menerima gaji meskipun selama dua bulan ini sudah bekerja.

Karena menurutnya, masa kerja para honorer di DPRD Batam sudah habis masa kerjanya pada 31 Desember 2015 lalu dan berdasarkan Undang-Undang ASN, dan Surat Edaran (SE) wali kota tidak membenarkan SKPD mengangkat pegawai.

"Sudah saya sampaikan ke mereka bahwa kalau masa kerjanya habis 31 Desember 2015. Sekarang ini sebenarnya kalau mereka tidak bekerja tidak apa-apa," kata Marzuki.

Menanggapi hal itu, Ketua Komisi I DPRD Batam, Nyanyang Haris Pratamura menyampaikan bahwa Pemko Batam harus bertanggung jawab akan hal tersebut. Karena sudah bekerja maka harus digaji sebagaimana mestinya.

"Jelas, kalau itus sampai terjadi. Kita akan meminta pertanggung jawaban Wali Kota Batam. Nanti pimpinan yang akan menyurati wali kota," kata Nyanyang.

Editor: Dodo

TERKINI
POPULER

PDIP Ogah Tanggungjawab soal Kenaikan PPN 12 Persen, Itu Inisiatif Jokowi!

Menko Airlangga Bantah QRIS Kena PPN 12 Persen

Perludem Ungkap MK Terima 312 Sengketa Pilkada 2024

Soal Polemik Kenaikan PPN 12 Persen, Endipat: Ada Provokator Mau Ganggu Stabilitas Bangsa

DJP Kemenkeu Tegaskan QRIS Kena PPN 12 Persen Mulai Tahun Depan

Ketua DPD RI Sultan Najamudin Puji Keberanian dan Sikap Kritis Presiden Prabowo di KTT D8 Mesir

Prabowo dan Erdogan Berseteru di KTT D8, Erdogan Walk Out Sampai Senggol Kursi Prabowo, Amarah Prabowo Memuncak!

Banjir Rob Genangi Jalan Martadinata dan Jalan Merdeka Tanjunguban

Dugaan Penggelapan Dana Kopkar PT Ria Bintan Lagoi, Polres Bintan Bakal Panggil Kembali Pelapor

PWI Bintan Siap Bedah Rumah Fira, Pelajar Berprestasi di Teluk Sebong

Masyarakat Kampung Tua Rempang Kembali Diserang, Tim Solidaritas Nasional Serukan Tiga Tuntutan

Pangkoarmada RI Lepas Ratusan Peserta Triathlon 2024 di Pantai Lagoi Bay Bintan

Peringatan Hari Jadi ke-241 Kota Tanjungpinang Diisi Tausiyah hingga Panggung Hiburan Rakyat

BAZNAS Kepri Targetkan Penerimaan Zakat Rp 15 Miliar di 2025

Satu Unit Rumah di Desa Nyamuk Anambas Hangus Terbakar, Nihil Korban Jiwa