Anggota DPRD Kepri Minta Pembentukan Provinsi Khusus Batam Digesa
Oleh : Ahmad Rohmadi
Kamis | 11-02-2016 | 14:44 WIB
Peta Batam.jpg

BATAMTODAY.COM, Batam - Provinsi Khusus Batam dinilai menjadi jalan keluar yang efektif untuk menyelesaikan permasalah dualisme pemerintahan antara Pemerintah Kota (Pemko) dan Badan Pengusahaan (BP) Batam.

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Riau, Onward Siahaan mengatakan bahwa tidak bisa dipungkiri bahwa pembangunan Batam saat ini memang berawal dari adanya BP Batam.

"Tapi setelah adanya otonomi daerah saya kira mau tidak mau BP (Otorita Batam) ya harus disesuaikan atau direvisi," kata Onward di Batam, Kamis (11/2/2016).

Karena menurutnya, dualisme, atas kegiatan perizinan dari BP dan Pemko Batam seringkali tidak sejalan. Dicontohkannya permasalahan yang sederhana misalkan Pemko ingin membuat saluran air tapi pengalokasian lahan dari BP Batam ternyata tidak demikian.

Kemudian, sejak menjadi anggota DPRD Batam ia mengaku sering kali melihat Pemko Batam kesulitan mencari lahan untuk pembangunan sekolah padahal anggaran sudah disediakan dari APBD.

"Nah, hal-hal seperti ini yang saya rasa perlu untuk direvisi," katanya.

Maka itu menurutnya menjadikan Batam sebagai Provinsi Khusus menurutnya jalan yang terbaik untuk menyelesaikan dualisme antara BP dan Pemko Batam.

Menurutnya juga bahwa dari segi pendapatan keuangan daerah, Kota Batam mampu untuk mencukupinya, karena dilihat dari PAD kendaraan bermotor dan DBH pajak nilainya cukup tinggi.

"Bisa dijadikan seperti DKI Jakarta. Jadi untuk kota bisa d bagi dua dan yang pulau dijadikan satu Kabupaten. Maka kedepan saya sakin Batam akan menjadi lebih baik," jelasnya.

Provinsi Khusus menurutnya juga memberikan kepastian terkait kepastian hukum investasi yang ada di Batam begitu juga dengan status lahan yang ada saat ini dikuasai oleh BP Batam.

Editor: Dodo