Soal Disharmonisasi Kewenangan di Batam, Komisi II DPR akan Tindaklanjuti ke Kementerian Terkait

Soal Disharmonisasi Kewenangan di Batam, Komisi II DPR akan Tindaklanjuti ke Kementerian Terkait

Oleh : Roni Ginting

Rabu | 03-02-2016 | 16:36 WIB

Pertemuan Komisi II DPR dengan jajaran Pemprov Kepri di Batam.

BATAMTODAY.COM, Batam - Lukman Edi, Ketua Rombongan kunjungan kerja Komisi II DPR RI ke Batam, mengatakan akan mencari solusi disharmonisasi kewenangan antara BP dan Pemko Batam.

Ia mengatakan, soal kebijakan kawasan ekonomi khusus atau FTZ akan tindaklanjuti ke Mendagri serta kementerian terkait lainnya yang melibatkan Pemprov Kepri, Pemko Batam dan BP Batam untuk mencari solusi.

"Disharmonisasi kewenangan, akan mencari solusi terbaik dengan memperhatikan dunia usaha, investasi dan masyarakat dalam masa sidang ini, paling lambat akhir Februari," kata Lukman usai pertemuan dengan jajaran Pemerintah Provinsi Kepri di Gedung Graha Kepri, Rabu (3/2/2016).

Sebelumnya, Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam, Mustofa Widjaya kepada Komisi II DPR RI mengatakan soal rencana perubahan status BP Batam diyakini menuju yang lebih baik.

Baca: Perubahan Status BP Batam Butuh Sosialisasi yang Lama

Namun ia mengatakan sebelum perubahan agar dilakukan terlebih dahulu telaah dan kajian dengan matang. Selain itu, harus juga dilakukan uji publik dan sosialisasi dengan baik.

"Masyarakat Batam, perusahaan PMA dan calon yang mau investasi dari luar negeri selalu melihat aturan agar investasi mereka tidak ada masalah," ungkap Mustofa, Rabu (3/2/2016) di gedung Graha Kepri, Batam Centre.

Lanjutnya, sosialisasi yang dilakukan apabila terjadi perubahan status BP Batam akan membutuhkan waktu yang tidak singkat sehingga investor maupun calon investor bisa mengerti dan tidak menimbulkan keresahan.

"Perlu sosialisasi panjang menjelaskan seperti apa yang baru dan bagaimana cara peralihan dan seterusnya dan seterusnya," terang Mustofa.

Editor: Dodo

TERKINI
POPULER

Cambuk Illiza

PT Pelabuhan Karimun Buka Gerai TPID Mak Cik Puan di Pelabuhan Sri Tanjung Gelam

Pemantauan Napiter Katagori Merah, Oranye dan Hijau di Indonesia

Jelang Perayaan Nataru, Polda Kepri Beri Himbauan Kamtibmas kepada Masyarakat

Suami Sandra Dewi Harvey Moeis Divonis 6,5 Tahun Penjara dan Denda Rp 210 Miliar

Soal Kenaikan PPN 12 Persen, Ketua DPD: yang Keberatan Ajukan JR UU HPP ke MK

Prabowo dan Erdogan Berseteru di KTT D8, Erdogan Walk Out Sampai Senggol Kursi Prabowo, Amarah Prabowo Memuncak!

PT IGCL Lobam Dikabarkan Segera Tutup, Puluhan Karyawan Terancam Kena PHK

Banjir Rob Genangi Jalan Martadinata dan Jalan Merdeka Tanjunguban

Dugaan Penggelapan Dana Kopkar PT Ria Bintan Lagoi, Polres Bintan Bakal Panggil Kembali Pelapor

PWI Bintan Siap Bedah Rumah Fira, Pelajar Berprestasi di Teluk Sebong

Polres Bintan Ringkus 4 Tersangka Narkoba di Pulau Tambelan

Cegah Terjadinya Pelanggaran, Wakapolres Bintan Cek Senjata Api Personel

Cek Kesiapan Pos Pengamanan Operasi Lilin Seligi 2024, Kapolres Bintan: Laksanakan Tugas Sesuai SOP

Bakamla RI Gelar Sosialisasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyeludupan di Perairan Batam