Putusan Hakim Tak Bisa Diintervensi, Tak Puas Ajukan PK

Putusan Hakim Tak Bisa Diintervensi, Tak Puas Ajukan PK

Oleh : Gokli

Kamis | 07-01-2016 | 13:47 WIB

Ketua Pengadilan Negeri (PN) Batam, Aroziduhu Waruwu saat menerima pengunjuk rasa yang menuntut pemutasian hakim yang memenangkan praperadilan terdakwa perusak lingkungan. (Foto: Gokli)

BATAMTODAY.COM, Batam - Ketua Pengadilan Negeri (PN) Batam, Aroziduhu Waruwu mengaku tidak bisa mengintervensi putusan hakim. Jika ada pihak yang tidak puas dengan putusan, bisa melakukan upaya hukum.

Pernyataan itu disampaikan Aroziduhu Waruwu, menanggapi tuntutan mahasiswa yang berunjuk rasa di PN Batam minta Hakim Tiwik agar dimutasi. Sebab, putusan yang dibuat Hakim Tiwik mengabulkan permohonan praperadilan dua dari tiga tersangka pengerusakan lingkungan dinilai tidak adil.

"Kita sepakat kelestatian lingkungan hidup harus dijaga. Penegakan hukum terhadap yang merusak harus dijalankan. Tetapi, untuk putusan hakim dengan segala pertimbangannya tidak bisa diintervensi. Kalau ada pihak yang tidak puas bisa mengajukan Peninjauan Kembali (PK)," jelas Aroziduhu Waruwu, saat menerima perwakilan pengunjuk rasa, Kamis (7/1/2016) siang di PN Batam.

Ketua PN Batam menyampaikan, pihaknya bisa memproses Hakim jika pelanggaran yang dilakukan menyangkut kode etik. Sementara untuk dalam perkara praperadilan yang ditangani Hakim Tiwik selaku hakim tunggal, tidak ditemukan adanya pelanggaran kode etik.

Baca juga: Mahasiswa Demo PN Batam, Tuntut Hakim Dimutasi

Namun demikian, sambung Aroziduhu, tuntutan mahasiswa akan dilaporkan ke Mahkama Agung. Dimana, Mahkama Agung yang memiliki kewenangan untuk memutasi hakim.

"Ketua PN tidak punya wewenang memutasi Hakim. Yang bisa hanya Mahkama Agung," ujarnya.

Mengenai perkara praperadilan pengerusakan lingkungan yang diajukan tiga pemohon, kata Aroziduhu bukan atas nama perusahaan atau badan hukum, tetapi dilakukan secara pribadi. Sehingga, tidak bisa disimpulkan bahwa PN Batam melindungi perusak lingkungan.

"Silahkan saja penyidik lakukan pengenmbangan, menjadikan badan hukum sebagai tersangka. PN Batam tidak akan mencampuri hal itu," tegasnya.

Terpisah, perwakilan pengunjuk rasa berharap agar kasus yang sama tidak terulang di PN Batam. Terlebih, kata mereka soal perkara pengerusakan lingkungan yang dapat menimbulkan dampak bagi masyarakat luas.

"Kami berharap agar keadilan itu ditegakkan, bukan dipermainkan," kata Sekretaris Umum Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM) Kepri, Salafudin Zainul Ardi.

Editor: Dodo

TERKINI
POPULER

KPU Resmi Tetapkan Irman Gusman Lolos ke Senayan Usai PSU

Dipastikan Lawan Kotak Kosong, Amsakar-Li Claudia Peroleh Dukungan 11 Partai

Singapura Sabet Semua Katagori Tournament Woodball 2024 di Batam

Muhammadiyah Akhirnya Terima Tawaran Konsesi Izin Tambang dari Pemerintah

Artis Laudya Cynthia Bella Dikabarkan Jadi Istri ke-3 Ustaz Nuzul Dzikri

Mochamad Afifuddin Resmi Ditetapkan Jadi Ketua KPU Definitif

22 Tahun Kelola Pelabuhan Batam Center, PT Synergy Tharada Ungkap Kekecewaan terhadap BP Batam

Kapal Tujuan Tarempa-Palmatak Tenggelam, 7 Penumpang Berhasil Dievakuasi

Wakapolda Kepri Buka Pendidikan Pembentukan Bintara Polri Gelombang II Tahun 2024

Gelar Rapat di Pelabuhan Tanpa Izin, Nika Astaga: BUP BP Batam tidak Punya Etika

Warga Rempang Terus Bergeser, BP Batam Komitmen Kedepankan Pendekatan Humanis dan Persuasif

Laka Lantas di Jalan Toapaya Bintan, Dua Perempuan Dilarikan ke RUSP Kepri

Polres Bintan Berhasil Tangkap Pelaku Pencabulan Anak di Provinsi Bali

KPPAD Anambas Soroti Kasus Anak di Bawah Umur Live Peragakan Adegan Berhubungan Badan

Gelapkan Uang Rekan Bisnisnya Rp 1,2 Miliar, Pengusaha Nikel Dituntut 3 Tahun Penjara