Putusan Hakim Tak Bisa Diintervensi, Tak Puas Ajukan PK

Putusan Hakim Tak Bisa Diintervensi, Tak Puas Ajukan PK

Oleh : Gokli

Kamis | 07-01-2016 | 13:47 WIB

Ketua Pengadilan Negeri (PN) Batam, Aroziduhu Waruwu saat menerima pengunjuk rasa yang menuntut pemutasian hakim yang memenangkan praperadilan terdakwa perusak lingkungan. (Foto: Gokli)

BATAMTODAY.COM, Batam - Ketua Pengadilan Negeri (PN) Batam, Aroziduhu Waruwu mengaku tidak bisa mengintervensi putusan hakim. Jika ada pihak yang tidak puas dengan putusan, bisa melakukan upaya hukum.

Pernyataan itu disampaikan Aroziduhu Waruwu, menanggapi tuntutan mahasiswa yang berunjuk rasa di PN Batam minta Hakim Tiwik agar dimutasi. Sebab, putusan yang dibuat Hakim Tiwik mengabulkan permohonan praperadilan dua dari tiga tersangka pengerusakan lingkungan dinilai tidak adil.

"Kita sepakat kelestatian lingkungan hidup harus dijaga. Penegakan hukum terhadap yang merusak harus dijalankan. Tetapi, untuk putusan hakim dengan segala pertimbangannya tidak bisa diintervensi. Kalau ada pihak yang tidak puas bisa mengajukan Peninjauan Kembali (PK)," jelas Aroziduhu Waruwu, saat menerima perwakilan pengunjuk rasa, Kamis (7/1/2016) siang di PN Batam.

Ketua PN Batam menyampaikan, pihaknya bisa memproses Hakim jika pelanggaran yang dilakukan menyangkut kode etik. Sementara untuk dalam perkara praperadilan yang ditangani Hakim Tiwik selaku hakim tunggal, tidak ditemukan adanya pelanggaran kode etik.

Baca juga: Mahasiswa Demo PN Batam, Tuntut Hakim Dimutasi

Namun demikian, sambung Aroziduhu, tuntutan mahasiswa akan dilaporkan ke Mahkama Agung. Dimana, Mahkama Agung yang memiliki kewenangan untuk memutasi hakim.

"Ketua PN tidak punya wewenang memutasi Hakim. Yang bisa hanya Mahkama Agung," ujarnya.

Mengenai perkara praperadilan pengerusakan lingkungan yang diajukan tiga pemohon, kata Aroziduhu bukan atas nama perusahaan atau badan hukum, tetapi dilakukan secara pribadi. Sehingga, tidak bisa disimpulkan bahwa PN Batam melindungi perusak lingkungan.

"Silahkan saja penyidik lakukan pengenmbangan, menjadikan badan hukum sebagai tersangka. PN Batam tidak akan mencampuri hal itu," tegasnya.

Terpisah, perwakilan pengunjuk rasa berharap agar kasus yang sama tidak terulang di PN Batam. Terlebih, kata mereka soal perkara pengerusakan lingkungan yang dapat menimbulkan dampak bagi masyarakat luas.

"Kami berharap agar keadilan itu ditegakkan, bukan dipermainkan," kata Sekretaris Umum Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM) Kepri, Salafudin Zainul Ardi.

Editor: Dodo

TERKINI
POPULER

Tamsil Jajaki Riset Pangan dan Beasiswa dengan Universitas Arkansas

Indonesia Alami Ketergantungan yang Tinggi terhadap Barang Impor dari China

Polsek Tebing Berbagi Kasih, Salurkan 100 Paket Sembako kepada Masyarakat dan Panti Asuhan

Pemkab Bintan Pastikan Layanan Kesehatan Tetap Jalan Saat Libur Nataru

Aksa Halatu Pertanyakan Pemberian Anugerah Sejumlah Tokoh pada HJB ke-195

Semangat Nataru, Perumnas Gelar Aksi Sosial dan Tawarkan Berbagai Promo Hunian

Prabowo dan Erdogan Berseteru di KTT D8, Erdogan Walk Out Sampai Senggol Kursi Prabowo, Amarah Prabowo Memuncak!

PT IGCL Lobam Dikabarkan Segera Tutup, Puluhan Karyawan Terancam Kena PHK

Pemantauan Napiter Katagori Merah, Oranye dan Hijau di Indonesia

Banjir Rob Genangi Jalan Martadinata dan Jalan Merdeka Tanjunguban

Dugaan Penggelapan Dana Kopkar PT Ria Bintan Lagoi, Polres Bintan Bakal Panggil Kembali Pelapor

PWI Bintan Siap Bedah Rumah Fira, Pelajar Berprestasi di Teluk Sebong

KPK Tetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto sebagai Tersangka Penyuap Wahyu Setiawan Bersama-sama Harun Masiku

Sepanjang 2024, BNN Klaim Ungkap 618 Kasus Narkotika, Tangkap 974 Tersangka dan Sita Aset Rp 111 Miliar

Suami Sandra Dewi Harvey Moeis Divonis 6,5 Tahun Penjara dan Denda Rp 210 Miliar