Fungsi Legislasi DPD Dikerdilkan, DPR Enggan Berbagi

Fungsi Legislasi DPD Dikerdilkan, DPR Enggan Berbagi

Oleh : Gokli Nainggolan

Kamis | 17-12-2015 | 10:33 WIB

Koordinator Tim Legislasi DPD RI, Prof. Dr. Jhon Pieris, SH,MS. (Foto: Gokli Nainggolan)

BATAMTODAY.COM, Batam - Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI merasa diakali lantaran fungsi legislasi yang mereka miliki sangat sempit atau tidak setara dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Padahal, sesuai Pasal 22D UUD 1945, tugas dan fungsi DPR dengan DPD sejajar.

Menguatkan kembali fungsi legislasi yang dikebiri itu, DPD RI menggalakkan Focus Group Discussion (FGD) bersama Akademisi dan para Mahasiswa di sejumlah daerah di Indonesia. Salah satunya di Batam, FGD itu digelar bekerjasama dengan Universitas Riau Kepulauan (UNRIKA), Selasa (15/12/2015) pagi.

Koordinator Tim Legislasi DPD RI, Prof. Dr. Jhon Pieris, SH,MS, menyampaikan hasil diskusi itu akan dijadikan bahan dalam pembahasan terhadap perubahan materi Rancangan Undang-Undang. Sebab, fungsi legislasi DPD harus dikuatkan kembali setara dengan fungsi DPR.

DPD, kata Jhon Pieris, merupakan lembaga negara sesuai pasal 22C dan 22D UUD 1945. Tetapi, pada pasal itu, kewenangan legislasi DPD tidak diatur dengan tegas hanya dirumuskan dengan kata "dapat" dan "ikut membahas".

"DPD seperti diakali, kewenangannya terus mengalami pengkerdilan. Sementara kewenangan DPR makin luas dan besar," kata Jhon.

Ironisnya, sambung dia, yudisial review yang diajukan DPD ke Mahkama Konstitusi (MK) telah dikabulkan. Putusan MK nomor 92/PUU-X/2012 harusnya menjadi jawaban atas persoalan itu, dimana kedudukan dan kewenangan DPD sama dengan DPR dan Presiden dalam legislasi.

"Nyatanya apa?. Putusan MK itu tidak dijalankan. DPR masih enggan berbagi dengan DPD," ujarnya.

Untuk mengatasi persoalan itu, Jhon Pieris berpendapat kewenangan legislasi DPD harus dibangkitkan kembali, dengan cara melakukan perubahan kelima UUD 1945. Lainnya, kata dia, mengubah UU MD3, serta merevisi UU MK agar semua putusan bersifat final dan mengikat semua lembaga tanpa bisa digugat kembali.

"Revisi UU MK sangat perlu, agar semua putusannya wajib dijalankan, bersifat final dan mengikat," tegasnya.

Editor: Dardani

TERKINI
POPULER

Airlangga Bantah QRIS Kena PPN 12 Persen

Perludem Ungkap MK Terima 312 Sengketa Pilkada 2024

DJP Kemenkeu Tegaskan QRIS Kena PPN 12 Persen Mulai Tahaun Depan

Ketua DPD RI Sultan Najamudin Puji Keberanian dan Sikap Kritis Presiden Prabowo di KTT D8 Mesir

Banggar DPR Ungkap Kenaikan PPN 12 Persen Diinisiasi PDIP, Bukan Pemerintah

Menkomdigi Sebut AI Buka Peluang Tingkatkan Daya Saing Bagi UMKM

Prabowo dan Erdogan Berseteru di KTT D8, Erdogan Walk Out Sampai Senggol Kursi Prabowo, Amarah Prabowo Memuncak!

Banjir Rob Genangi Jalan Martadinata dan Jalan Merdeka Tanjunguban

Dugaan Penggelapan Dana Kopkar PT Ria Bintan Lagoi, Polres Bintan Bakal Panggil Kembali Pelapor

PWI Bintan Siap Bedah Rumah Fira, Pelajar Berprestasi di Teluk Sebong

Masyarakat Kampung Tua Rempang Kembali Diserang, Tim Solidaritas Nasional Serukan Tiga Tuntutan

Pangkoarmada RI Lepas Ratusan Peserta Triathlon 2024 di Pantai Lagoi Bay Bintan

PDIP Resmi Pecat Jokowi, Gibran dan Bobby Nasution

Prabowo Ingin Kepala Daerah Dipilih DPRD Lagi, Bukan Pemilihan Langsung

Akhirnya, Kubu RIDO Batal Gugat Hasil Pilkada Jakarta ke MK