Kepri Diminta Ajukan Proposal Dana Pembangunan Provinsi Kepulauan

Kepri Diminta Ajukan Proposal Dana Pembangunan Provinsi Kepulauan

Oleh : Surya

Rabu | 21-10-2015 | 14:12 WIB

Anggota Komite IV DPD RIâ€Ž, Haripinto Tanuwidjaja.

BATAMTODAY.COM, Batam - Pemerintah Pusat menyiapkan anggaran Rp 215 triliun untuk seruruh provinsi di Indonesia, termaksuk Provinsi Kepulauan Riau (Kepri). Untuk provinsi kepulauan dijanjikan alokasi anggaran terbesar melalui dana alokasi khusus. Namun, syaratnya pemerintah daerah harus mengajukan proposal program atau proyek.

Demikian â€Ždisampaikan anggota Komite IV DPD RIâ€Ž, Haripinto Tanuwidjaja, di Jakarta, Rabu (21/10/2015). Dana Rp 215 triliun akan diserahkan ke daerah provinsi di Indonesia, dari APBN tahun depan. Namun, untuk mendapat dana itu, syaratnya harus ada proposal program dari daerah.

"Kami bicara dengan pemerintah pusat. Mereka sudah setuju, dari anggaran daerah itu, provinsi kepulauan mendapat porsi terbesar. Tapi, harus ada proposal," ungkap Haripinto.

Diakui, pemerintah pusat akan menolak permintaan dana tanpa proposal, karena pengalaman sebelumnya juga. Dimana ada daerah yang meminta dana besar hingga puluhan miliar, namun tak digunakan, sehingga dikembalikan ke pusat.

"Kalau tidak salah, Anambas atau Natuna tidak memanfaatkan. karena takut KPK, tidak ada yang mau mengerjakan," bebernya.

Karena itu, Haripinto menghimbau agar Pemprov Kepri bersama kabupaten/kota melakukan koordinasi. Sekaligus menyiapkan proposal untuk program yang akan dijalankan. Tanpa program, dana itu diakui tidak akan dikucurkan Kementerian Keuangan.

"Itu dananya melonjak signifikan. Harus dimanfaatkan. Itu dana dari dana alokasi umum (DAU) dan dana alokasi khusus (DAK)," sambungnya.

Dana itu masuk dalam pos anggaran kementerian-kementerian. Baik Kementerian PU, Kementerian Pendidikan, Kementerian Kelautan dan lainnya. Proposalnya dikirim langsung ke kementerian terkait. Seperti untuk program pengadaan kapal antarpulau, ajukan proposal.

"Dana besar sangat disayangkan kalau tidak dimanfaatkan," imbuh senator asal Kepri itu.

Disarankan, pemerintah daerah memperhatikan pembangunan yang mendesak juga untuk FTZ mendatang. Diantaranya, untuk rehabilitasi pasar, balai latihan kerja dan lainnya. "Tapi, pemerintah harus mempersiapkan juga soal lahan. Jangan program dibuat, tapi lahan tidak siap, dananya bisa mengendap lagi," pesan Haripinto mengakhiri.

â€ŽSebelumnya, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Farouk Muhammad, mengadakan Executive Brief mengenai dana/anggaran provinsi bercirikan kepulauan. Baca: DPD RI Desak Pemerintah Segera Alokasikan Anggaran untuk Provinsi Kepulauan

Hadir juga saat itu Haripinto bersama Dirjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Reydonnyzar Moenoek dan Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI Boediarso Teguh Widodo.

Editor: Dodo

TERKINI
POPULER

Reses DPD RI ke Riau, Harapkan BRK Syariah Terus Berkontribusi Bagi Masyarakat

BKSAP DPR Dorong Pendanaan Iklim yang Lebih Adil dan Inovatif di COP29

Lanal TBK Serahkan 12 PMI, Tekong dan ABK Speedboat Non Presedural ke P4MI dan Polres Karimun

Komisi III DPR Sebut Potensi Transaksi Judi Online Capai Rp 1.000 Triliun pada 2026

Polda Metro Jaya Tangkap 3 DPO, Tersangka Judi Online Komdigi Jadi 22 Orang

Menteri Ekraf Dorong Santri Aktif Kampanyekan Bahaya Judi Online Via Digital

Perpat Tanjungpinang Tuntut Organisasi Lain Hentikan Penggunaan Nama dan Atribut Tanpa Izin

Truk Pengangkut Ayam Tabrak Motor di Toapaya, Pengendara Terluka Parah

Polres Bintan Ungkap Kasus Dugaan Perdagangan Orang di Tanjunguban

Pria 49 Tahun Ditemukan Tak Bernyawa Dalam Mobil Terparkir di Depan SPBU Tembesi

Balpres Masuk Batam Pakai Kontainer, PR Polisi Ungkap Importir, Ekspedisi dan Oknum Aparat Terlibat

Ketua DPD RI Minta Program Transmigrasi Diintegrasikan dengan Program Food Estate

Komite III DPD RI Dorong RUU Bahasa Daerah Jadi Prioritas Prolegnas

Dwi Ajeng Sekar Respaty Dorong Pemerataan Layanan Keuangan di Kepri

Tamsil Linrung Dukung Presiden Hapus Utang Petani, Nelayan dan UMKM