Pemenang Proyek Kavling 16 Hektar di Nongsa Dinilai Janggal

Pemenang Proyek Kavling 16 Hektar di Nongsa Dinilai Janggal

Oleh : Hadli

Senin | 12-10-2015 | 09:42 WIB

Ilustrasi korupsi anggaran. (Foto: Dok Batamtoday.com)

BATAMTODAY.COM, Batam - PT Putra Nusa Perkasa (PNP) sebagai pemenang lelang proyek penyiapan Kavling Siap Bangun (KSB) diduga bermasalah. Pasalnya, perusahan ini tidak melakukan registrasi Sertifikasi Badan Usaha (SBU).

Informasi di lapangan menyebutkan, perusahaan yang berkantor di Tiban Batam ini tidak melakukan registrasi SBU perusahaannya. Seharusnya, saat mendaftar proses lelang, sudah meregistrasi perusahaannya sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi.

"Seluruh perusuhaan yang mengikuti proses lelang harus melampirkan registrasi, tapi perusahaan ini tidak melakukan, kenapa bisa dinyatakan sebagai pemenang tander," kata sumber BATAMTODAY.COM di Badan Pengusahan (BP) Batam yang tidak bersedia disebutkan namanya.

Menurutnya, sangat berisiko PT PNP dimenangkan, karena menimbulkan kecurigaan kepada sejumlah perusahaan lainnya yang mengikuti proses lelang pekerjaan proyek di Nongsa seluas lebih kurang 16 hektar tersebut.

Lebih jauh disampaikannya, bahwa penetapan PT PNP sebagai pemenang di webside resmi juga menjadi tanda tanya besar. Karena, penunjukkan sebagai pemenang tidak berlangsung lama.

"Setelah pemberian tanda sebagai pemenang, tidak lama kemudian tanda bintang itu itu dihilangkan. Panitia terlalu nekat, sepertinya tidak punya pertimbangan yang baik, ini beresiko besar," tuturnya.

Pelaksanaan proyek lelang dengan sistem online, tambahnya, mempunyai banyak keuntungan. Karena, dapat diketahui syarat yang harus dipenuhi, termasuk batas waktu penawaran, termasuk pemenang lelang.

Setelah sejumlah peserta mendaftarkan diri dilanjutkan dengan penyertaan sejumlah persyaratan kelengkapan perusahaan, termasuk nilai penawaran yang diajukan juga turut dilampirkan. Selanjutnya, keputusan ada pada panitia lelang.

"Makanya diketahui perusahaan lain di situs resmi lelang. Tanda bintang itu dihilangkan saat ada perserta yang protes kepada panitia," ujarnya.

Menurutny, berdasarkan jadwal yang dipublikasikan panitia melalui situs resminya tersebut, pengerjaan proyek seharusnya sudah berlangsung. Dan kontrak kerja antara pemberi pekerjaan dengan penerima pekerjaan sudah ditandatangani.

"Sampai saat ini belum ada penandatanganan kontrak kerja. Mungkin panitia tidak berani memutuskan karena banyak yang melakukan protes dengan penunjukkan PT PNP sebagai pemenang lelang," tutupnya.

Editor: Dardani

TERKINI
POPULER

PDIP Mulai Mencak-mencak, Kasus Harun Masiku Disangkut Pautkan dengan Megawati

Ketua DPD RI Dorong Pemerintah Perbanyak Koperasi Produksi

Kementerian PPMI Gagalkan Pengiriman Calon PMI Ilegal ke Turki

Hasto Ancam Bongkar Kasus Korupsi Pejabat Negara, Istana: Memangnya Ada?

Prabowo dan PM Anwar Diupayakan Bertemu Januari 2025

Pesawat Jeju Air Meledak dan Terbakar Hebat Saat Mendarat di Bandara Muan Korsel, 85 Orang Tewas

PT IGCL Lobam Dikabarkan Segera Tutup, Puluhan Karyawan Terancam Kena PHK

Prabowo dan Erdogan Berseteru di KTT D8, Erdogan Walk Out Sampai Senggol Kursi Prabowo, Amarah Prabowo Memuncak!

Kapal Roro KMP Mulia Nusantara Terbakar di Telaga Punggur

Pemantauan Napiter Katagori Merah, Oranye dan Hijau di Indonesia

Nelayan Belakang Padang Diganggu Saat Melaut di Pulau Nipah, Indonesia Minta Penjelasan Singapura

Mobil Box Tabrak Warung di Teluk Sebong Bintan, Satu Orang Dilarikan ke Rumah Sakit

WNI Asal Tanjung Pinang Mengaku Disekap di Kamboja, Kemlu Turun Tangan

Sepanjang 2024, Polres Bintan Ungkap 34 Kasus Narkotika dengan 45 Orang Tersangka

Polri Dinilai Paling Responsif dalam Penegakan Hukum Dibandingkan Kejagung, MA dan KPK