Pemko Batam Siapkan Jaminan Sosial bagi Driver Online, Verifikasi dan Skema JHT Masih Dikaji
Oleh : Aldy Daeng
Selasa | 08-04-2025 | 14:04 WIB
AR-BTD-4322-Amsakar.jpg
Wali Kota Batam, Amsakar Achmad. (Foto: Aldy Daeng/Batamtoday)

BATAMTODAY.COM, Batam - Pemerintah Kota Batam tengah menyiapkan program perlindungan sosial bagi para pengemudi ojek online dan driver transportasi daring roda empat.

Program ini mencakup BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, serta skema Jaminan Hari Tua (JHT) yang saat ini masih dalam proses perumusan.

Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, menyampaikan hal tersebut usai berdialog dengan sejumlah perwakilan driver dari berbagai platform aplikasi di Kantor Pemko Batam, Selasa (8/4/2025).

Ia menegaskan seluruh pengemudi daring yang aktif, baik roda dua maupun roda empat, perlu mendapatkan perlindungan yang layak sebagai pekerja rentan. "Selama ini formulasi program masih berfokus pada ojek online roda dua. Kami ingin perluas ke seluruh driver online, karena mereka semua berhak atas perlindungan sosial," ujarnya.

Menurut data yang disampaikan dalam pertemuan tersebut, terdapat sekitar 1.371 pengemudi yang telah menyatakan keinginan untuk masuk dalam skema perlindungan ini. Pemerintah juga telah mengalokasikan anggaran untuk menampung sekitar 3.500 pengemudi lainnya yang memenuhi kriteria.

Amsakar menegaskan hanya pengemudi aktif yang ber-KTP Batam dan terdaftar resmi di aplikator yang akan diakomodasi. Dinas Perhubungan dan Dinas Tenaga Kerja ditugaskan melakukan verifikasi terhadap data para calon penerima manfaat.

"Kita ingin yang betul-betul aktif, bukan yang hanya sesekali mengemudi. Ini soal keadilan dan efektivitas anggaran," tambahnya.

Untuk skema JHT, Pemko Batam masih mendiskusikan formulanya bersama BPJS. Salah satu opsi yang dibahas adalah pembiayaan iuran oleh masing-masing pengemudi, mengingat sistem BPJS mewajibkan tiga komponen jaminan berjalan bersamaan.

Pemko menargetkan pelaksanaan program ini dimulai tahun ini. Saat ini, regulasi terkait masih dalam proses pembahasan, dan Pemko meminta agar pengelolaannya ditarik dari provinsi ke tingkat kota demi percepatan implementasi. "Kami berkomitmen untuk mengakomodasi kebutuhan mereka, dan berharap program ini segera bisa dimulai," tutup Amsakar.

Editor: Gokli