Usai Terima LKPJ Gubernur 2024

DPRD Kepri Soroti Tingginya Tunda Bayar, Transparansi Anggaran Dipertanyakan

BATAMTODAY.COM, Batam - Anggota DPRD Kepulauan Riau menyoroti tingginya nilai tunda bayar dalam laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Kepri tahun 2024.

Besaran tunda bayar yang mencapai Rp 282 miliar dinilai berpotensi mengganggu stabilitas keuangan daerah dan mencerminkan pengelolaan anggaran yang belum optimal.

Anggota DPRD Kepri, Suhadi, menilai kondisi ini tidak sehat bagi keuangan daerah. Salah satu penyebabnya adalah berkurangnya nilai transfer dari pemerintah pusat.

Namun, menurutnya, pemerintah provinsi seharusnya dapat mengantisipasi dan menyesuaikan penggunaan anggaran agar tunda bayar tidak membengkak.

"Kinerja ini ada barometernya. Kami ingin tahu apakah Pemprov Kepri telah mencapai target seperti peningkatan ekonomi, penyaluran bantuan yang tepat sasaran, serta pengurangan angka kemiskinan. Selain itu, kami juga ingin mengetahui prioritas infrastruktur yang telah dikerjakan sepanjang tahun 2024," ujar Suhadi, Sabtu (30/3/2025).

Selain tunda bayar, lanjut lanjut Suhadi, DPRD juga menyoroti potensi penerimaan daerah yang dinilai belum dioptimalkan.

Menurut Suhadi, banyak pos pendapatan yang masih bisa ditingkatkan, termasuk melalui pengelolaan badan usaha milik daerah (BUMD). Namun, hingga kini, kinerja BUMD masih belum menunjukkan hasil yang memuaskan.

"BUMD seharusnya bisa menjadi salah satu sumber penerimaan yang dapat digarap lebih serius oleh pemerintah provinsi," kata politisi Partai Nasdem itu.

Sebagai anggota DPRD yang baru bertugas selama enam bulan, Suhadi menyatakan akan fokus pada transparansi dan pemanfaatan anggaran yang lebih jelas.

Ia menilai transparansi anggaran masih belum tercapai dan keterbukaan informasi kepada publik masih kurang.

"Yang disampaikan ke publik itu hanya yang baik-baik saja, sementara kesejahteraan masyarakat seharusnya menjadi barometer utama. Bagaimana bantuan sosial bisa tepat sasaran? Bagaimana infrastruktur seperti jalan dan pembangunan sekolah ditentukan berdasarkan prioritas, bukan hanya kepentingan tertentu?" tegasnya.

Menurutnya, anggaran untuk pemeliharaan jalan yang sudah diserahkan ke Batam seharusnya bisa dialihkan ke sektor yang lebih dibutuhkan masyarakat, seperti kesehatan dan pendidikan.

DPRD Kepri menekankan tiga hal utama yang perlu menjadi perhatian Pemprov Kepri, yaitu kejelasan skala prioritas program, pengelolaan tunda bayar, dan optimalisasi penerimaan daerah. Ketiga aspek ini dinilai krusial dalam menjaga kesehatan keuangan daerah di masa mendatang.

Editor: Surya

---