Amsakar Instruksikan Evaluasi Lahan Tidur Demi Percepatan Pembangunan Batam

BATAMTODAY.COM, Batam - Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam sekaligus Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, menegaskan komitmennya dalam menyelesaikan permasalahan lahan tidur yang menghambat pembangunan. Evaluasi ketat akan dilakukan terhadap lahan yang tidak dimanfaatkan secara produktif.

Pernyataan ini disampaikan Amsakar usai menghadiri pelantikan Persatuan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di ruang Holding Lantai IV Kantor Wali Kota Batam, Jumat (14/3/2025) sore. Ia menekankan pentingnya kebijakan tegas agar lahan di Batam digunakan secara optimal untuk mendukung investasi dan pembangunan kota.

BP Batam saat ini tengah menyusun Peraturan Kepala (Perka) terkait pemanfaatan lahan. Salah satu aturan yang dirancang adalah menaikkan kewajiban pembayaran awal bagi pemegang lahan agar lebih serius dalam berinvestasi.

"Saya tidak ingin ada lahan yang hanya dibayar 10 persen, karena itu belum menunjukkan keseriusan berinvestasi. Minimal harus 50 persen," tegas Amsakar.

Selain itu, ia menginstruksikan bagian pengelolaan pertanahan BP Batam untuk menelusuri pemegang lahan yang hanya membayar 10 hingga 15 persen dari total kewajiban. Menurutnya, pengusaha yang serius harus memiliki komitmen finansial yang lebih kuat dalam pengelolaan lahan.

Lebih lanjut, Amsakar menegaskan lahan yang tidak dimanfaatkan dalam jangka waktu tertentu akan ditarik kembali untuk dialihkan ke investor yang lebih serius. "Jika dalam satu hingga dua tahun lahan tersebut tidak digunakan, kami akan menariknya kembali agar lebih produktif," ujarnya.

Langkah ini bertujuan memastikan bahwa lahan di Batam benar-benar dimanfaatkan untuk investasi dan pembangunan, bukan sekadar dibiarkan mangkrak. Kebijakan ini juga sejalan dengan target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen yang dicanangkan Presiden RI, Prabowo Subianto.

Amsakar optimistis Batam dapat mencapai pertumbuhan ekonomi 9,5 hingga 10 persen, mengingat kota ini memiliki berbagai keunggulan sebagai kawasan perdagangan bebas (Free Trade Zone). "Batam punya fasilitas khusus seperti bebas Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Barang Mewah (PBMn), dan bea masuk. Ini harus dimanfaatkan sebaik mungkin untuk menarik investasi," pungkasnya.

Editor: Gokli

---