Dorong Pertumbuhan Ekonomi Nasional, Pemerintah Percepat Implementasi Kebijakan Strategis

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Pemerintah terus berupaya mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional dengan menerapkan berbagai kebijakan strategis guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Untuk menjaga momentum ekonomi, pemerintah memastikan kebijakan mulai dari penyaluran bantuan sosial (bansos) hingga stimulus khusus Ramadan dan Lebaran dapat berjalan optimal, sejalan dengan target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2% sebagaimana tercantum dalam APBN 2025.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menekankan kebijakan ini bertujuan untuk menjaga stabilitas makroekonomi serta mendorong aktivitas konsumsi dan mobilitas masyarakat selama periode Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN), seperti Nyepi dan Idulfitri. "Pemerintah akan terus memantau perkembangan ekonomi dan memastikan setiap kebijakan berjalan efektif guna mendukung pertumbuhan ekonomi pada Triwulan I-2025," ujarnya dalam Rapat Koordinasi Tingkat Menteri pada 27 Februari 2025, demikian dikutip laman Kemenko Perekonomian.

Beberapa faktor siklus dari sisi penawaran dan permintaan diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi pada awal 2025. Dari sisi produksi, sektor industri non-migas, termasuk makanan, minuman, dan tekstil, akan mengalami peningkatan produksi untuk memenuhi permintaan selama Ramadan dan Lebaran. Sementara itu, konsumsi listrik serta pertumbuhan perdagangan besar dan eceran juga diperkirakan meningkat.

Di sisi permintaan, puncak konsumsi rumah tangga selama Ramadan menjadi salah satu pendorong utama. Pencairan Tunjangan Hari Raya (THR) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pekerja swasta diharapkan dapat meningkatkan daya beli masyarakat. Selain itu, insentif listrik turut diberikan untuk membantu masyarakat mengelola pengeluaran selama periode tersebut.

Pemerintah mengalokasikan Rp 150 triliun untuk Program Keluarga Harapan (PKH) tahap pertama tahun 2025, yang disalurkan melalui PT Pos Indonesia dan Himbara. Selain itu, tambahan anggaran sebesar Rp 16,6 triliun diberikan kepada Perum Bulog untuk menyerap 3 juta ton beras hingga April 2025. Langkah ini bertujuan untuk menjaga stabilitas harga pangan dan memperkuat daya beli masyarakat menjelang Lebaran.

Stimulus Ekonomi untuk Ramadan dan Lebaran

Pemerintah juga meluncurkan berbagai program stimulus untuk mendukung aktivitas ekonomi selama Ramadan dan Lebaran, antara lain:

• Diskon Harga Tiket Pesawat: Insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (DTP) sebesar 6% untuk tiket pesawat domestik kelas ekonomi, dengan estimasi penurunan harga tiket sebesar 13,2%-14% selama 25 Maret-7 April 2025.
• Diskon Tarif Tol: Potongan tarif tol sebesar 20% untuk perjalanan jarak jauh selama periode mudik guna menekan biaya transportasi dan memperlancar distribusi barang dan jasa.
• Program Diskon Belanja: Program "Friday Mubarak" (28 Februari-28 Maret 2025) dan "BINA Lebaran" (14-30 Maret 2025) yang menawarkan berbagai promo belanja, termasuk bazar UMKM dan pasar malam.
• Program Pariwisata Mudik Lebaran: Integrasi promosi destinasi wisata dengan momen mudik untuk meningkatkan kunjungan wisatawan domestik.
• Operasi Pasar untuk Stabilisasi Harga Pangan: Pemerintah bekerja sama dengan BUMN untuk menjaga stabilitas harga pangan melalui distribusi komoditas penting seperti beras, minyak goreng, dan gula.

Dukungan Stimulus Ekonomi dan Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Selain insentif konsumsi, pemerintah juga memberikan stimulus di sektor properti, otomotif, dan industri berbasis ekspor:

• Diskon Tarif Listrik: Diberikan untuk meringankan beban pengeluaran masyarakat selama Ramadan.
• PPN DTP untuk Properti dan Kendaraan Listrik: Insentif untuk meningkatkan daya beli masyarakat di sektor properti dan mendukung transisi ke energi bersih.
• PPh DTP untuk Sektor Padat Karya: Dukungan bagi industri padat karya guna menjaga daya saing dan menciptakan lapangan kerja.
• Optimalisasi Penyaluran KUR: Pemerintah menargetkan penyaluran KUR sebesar Rp 287,47 triliun pada 2025 untuk mendorong UMKM, dengan realisasi hingga Februari 2025 mencapai Rp 28,73 triliun atau sekitar 9,99% dari target tahunan.

Melalui serangkaian kebijakan ini, pemerintah berharap dapat mempertahankan stabilitas makroekonomi, memperkuat daya beli masyarakat, serta mencapai target pertumbuhan ekonomi yang telah ditetapkan untuk 2025.

Editor: Gokli

---