Indonesia Desak DK PBB Ambil Langkah Konkret untuk Perdamaian Palestina

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Wakil Menteri Luar Negeri RI, Arrmanatha Ch Nasir, menyerukan langkah konkret dari DK PBB untuk mengakhiri penderitaan rakyat Palestina pasca tercapainya gencatan senjata antara Israel dan Hamas.

Hal ini disampaikan dalam Sidang Terbuka Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) pada Senin (20/1/2025) yang membahas isu Timur Tengah dan Palestina ini juga dihadiri oleh sejumlah negara tingkat menteri, mempertegas pentingnya isu tersebut di panggung global.

"Kami menyambut baik tercapainya gencatan senjata di Gaza. Namun, ini baru langkah awal menuju perdamaian di Timur Tengah," ujar Wamenlu Arrmanatha Ch Nasir, demikian dikutip laman Kemlu.

Ia menyesalkan kesepakatan itu terjadi setelah puluhan ribu korban jiwa berjatuhan. Wamenlu menegaskan, DK PBB harus memastikan setiap fase kesepakatan dilaksanakan dan memutus siklus kekerasan yang terus berulang.

Wamenlu RI menyoroti dua langkah prioritas pasca gencatan senjata:

1. Mengakhiri Krisis Kemanusiaan di Gaza
   Bantuan kemanusiaan harus segera disalurkan tanpa hambatan, sejalan dengan seruan Sekjen PBB. Wamenlu juga menekankan pentingnya keselamatan pekerja kemanusiaan dan persiapan rekonstruksi Gaza, termasuk pencabutan blokade yang telah berlangsung 18 tahun. "Peran UNRWA sangat penting untuk keberhasilan langkah ini, dan DK PBB harus melindungi lembaga ini dari ancaman serta disinformasi," tegasnya.
2. Mendukung Solusi Dua Negara
   Wamenlu RI menegaskan bahwa solusi dua negara adalah satu-satunya jalan menuju perdamaian yang adil dan berkelanjutan antara Palestina dan Israel. "Alternatif lain hanya akan menghasilkan apartheid dan penindasan," ujarnya, sambil menyerukan dukungan penuh terhadap Konferensi Internasional Tingkat Tinggi tentang Implementasi Solusi Dua Negara yang akan digelar Juni mendatang.

Ajakan untuk Reformasi DK PBB

Di akhir pernyataannya, Wamenlu RI mengajak DK PBB untuk menegaskan relevansinya dengan menghentikan kebuntuan dan mendorong reformasi. "Sejarah akan menilai apakah DK PBB mampu menghadapi tantangan atau menjadi tidak relevan," tegasnya.

Sidang yang dipimpin oleh Menteri Luar Negeri Aljazair, Ahmed Attaf, ini menegaskan pentingnya isu Palestina, yang telah menjadi agenda utama DK PBB selama lebih dari tujuh dekade. Partisipasi aktif Indonesia menunjukkan komitmen kuat terhadap perjuangan Palestina, sejalan dengan pernyataan Menteri Luar Negeri RI dalam Pernyataan Pers Tahunan awal bulan ini.

Sidang ini juga dihadiri oleh tujuh negara pada tingkat menteri, termasuk Palestina, Slovenia, dan Namibia, yang memperkuat dukungan global terhadap isu Palestina di tengah tantangan dunia yang semakin kompleks.

Editor: Gokli

---