Industri Hulu Migas Dorong Ekonomi dan Kesejahteraan Lewat Efek Berganda

BATAMTODAY.COM, Medan - Industri hulu minyak dan gas bumi (migas) bukan sekadar soal eksplorasi dan produksi energi, tetapi juga menjadi penggerak utama ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di daerah operasionalnya.

Hal ini ditekankan dalam Rapat Kerja Kehumasan, Kelembagaan, dan Tanggung Jawab Sosial 2024 yang diselenggarakan oleh SKK Migas Wilayah Sumbagut bersama Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) di Medan. Tema yang diusung, 'Multiplier Effect Industri Hulu Migas Sebagai Penguat Strategi Komunikasi dan Dukungan Sosial Bagi Kelancaran Operasi (Social License to Operate)', menggarisbawahi pentingnya kolaborasi dan komunikasi.

Kepala Perwakilan SKK Migas Sumbagut, Rikky Rahmat Firdaus, menekankan keberhasilan operasi hulu migas bergantung pada dukungan masyarakat setempat. "Industri hulu migas memberikan dampak besar pada perekonomian daerah, termasuk penciptaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan daerah. Namun, tanpa dukungan masyarakat, semua itu sulit terwujud. Oleh karena itu, komunikasi yang efektif menjadi kunci utama untuk mendapatkan social license to operate," ujarnya, dalam keterangan pers, Selasa (3/12/2024).

Rikky mengungkapkan, hulu migas adalah penyumbang penerimaan negara terbesar kedua setelah pajak, dengan kontribusi mencapai Rp 5.045 triliun. Pada tahun 2024, Wilayah Sumbagut memiliki target pengeboran 636 sumur atau 61% dari total nasional.

"Kegiatan ini menjadi bagian dari strategi percepatan untuk mencapai target produksi nasional sebesar 1 juta barel minyak per hari (BOPD) dan 12 miliar kaki kubik gas per hari (BSCFD)," jelasnya.

Selain itu, investasi di industri ini memberikan dampak berganda yang signifikan. "Setiap 1 dolar AS yang diinvestasikan dapat menghasilkan nilai tambah berlipat untuk perekonomian daerah," tambahnya.

Rapat kerja ini juga membahas konsep efek berganda (multiplier effect) secara mendalam. Para peserta mendapat wawasan tentang berbagai aspek yang memengaruhi multiplier effect, termasuk Production Sharing Contract (PSC), Dana Bagi Hasil (DBH) Migas, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), serta Participating Interest (PI) 10%. Narasumber dari berbagai institusi, seperti Universitas Pertamina, Kementerian Keuangan, Kementerian ESDM, dan BUMD PT Riau Petroleum, turut berpartisipasi memberikan perspektif mereka.

Kolaborasi antara SKK Migas, KKKS, dan pemangku kepentingan lainnya menjadi fokus utama dalam rapat kerja ini. Sinergi yang kuat diharapkan dapat membangun industri hulu migas yang berkelanjutan sekaligus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

"Melalui rapat kerja ini, kami berharap dapat memperkuat komitmen untuk menciptakan industri hulu migas yang inklusif dan berkelanjutan. Kami sangat mengapresiasi keterlibatan 18 KKKS di wilayah Sumbagut yang aktif mendukung," ujar Rikky.

Rapat ini dihadiri oleh berbagai KKKS, termasuk PT PHR WK Rokan, Harbour Energy, Medco E&P Natuna Ltd, PT Pertamina Hulu Energi, Texcal Energy Mahato Inc, dan lainnya. Kolaborasi lintas pihak ini mencerminkan semangat bersama untuk membangun ekosistem migas yang mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.

Dengan agenda yang komprehensif dan partisipasi aktif para pemangku kepentingan, industri hulu migas di Wilayah Sumbagut semakin menegaskan perannya sebagai katalisator utama pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Editor: Gokli

---