Anggota DPRD Kepri Desak Direksi BUMD yang Merugi untuk Mundur

BATAMTODAY.COM, Batam - Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) dari Fraksi NasDem, Suhadi, mengkritisi kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang terus mengalami kerugian. Ia meminta agar direksi BUMD yang tidak mampu memperbaiki kinerja segera mundur.

Suhadi menyoroti ketidakmampuan BUMD Kepri yang terus-menerus menerima subsidi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) namun tidak menunjukkan hasil positif dalam bentuk deviden bagi daerah.

"BUMD ini selalu mendapat suntikan dari APBD, tapi kinerja mereka belum memberikan hasil yang baik. Tidak ada deviden yang masuk," ujarnya saat ditemui di Batam Center, Rabu (6/11/2024).

Sebagai legislator Komisi II DPRD Kepri yang membidangi ekonomi pembangunan, Suhadi menyatakan perlu ada audit eksternal untuk menilai kinerja tiga BUMD yang dianggapnya gagal dalam memberi dampak positif. BUMD yang ia soroti antara lain adalah PDAM Tirta Kepri, Badan Usaha Pelabuhan (BUP), dan Pembangunan Kepri. Ketiga BUMD ini, menurut Suhadi, sama sekali belum memberikan deviden.

"Jika BUMD ini tidak sanggup mengelola secara mandiri, kita bisa mempertimbangkan melibatkan pihak swasta agar mereka bisa lebih sehat dan memberikan keuntungan bagi daerah," tambahnya.

Ia mengungkapkan contoh kerugian yang terjadi di sektor pelabuhan, yang hingga kini belum menunjukkan hasil. Selain itu, kinerja laboratorium kesehatan dan retribusi penjualan tanaman yang jauh dari target juga menjadi sorotannya.

Menurut data yang ia miliki, sektor-sektor ini menunjukkan realisasi yang sangat rendah dibandingkan target awal, seperti lab kesehatan hewan yang baru mencapai nol persen dari target Rp 325 juta.

Suhadi mengungkapkan, anggaran tahun ini untuk BUMD-BUMD tersebut cukup besar, dengan rincian Rp 20 miliar untuk BUP, Rp 4,5 miliar untuk Tirta Kepri, dan Rp 5 miliar untuk Pembangunan Kepri. Namun, tanpa deviden dan keuntungan yang dihasilkan, subsidi tersebut dianggap merugikan.

"Kami akan segera memanggil mereka untuk mempertanggungjawabkan kinerja buruk ini. Jika mereka tidak mampu mengelola BUMD ini dengan baik, sebaiknya mereka mundur," tegasnya.

Editor: Gokli

---