Jurnalis Batam Nyalakan Lilin dan Baca Puisi di Kantor DPRD, Simbol Matinya Demokrasi

BATAMTODAY.COM, Batam - Puluhan jurnalis di Kota Batam ikut menggelar aksi 'Indonesia Darurat' di depan kantor DPRD Kota Batam, dengan cara menyalakan lilin dan membaca puisi, sebagai simbol matinya demokrasi, di depan Kantor DPRD Batam, Jumat (23/8/2024) malam.

Puluhan jurnalis menyalakan lilin sebagai tanda berduka atas matinya demokrasi di Indonesia. Aksi spontanitas ini digelar pukul 20.00 WIB. Dengan mengenakan baju hitam, puluhan massa aksi membentuk formasi setengah lingkaran, dengan lilin yang menyala di depan mereka.

Masing-masing jurnalis memegang poster bertuliskan kalimat-kalimat kritik kepada Presiden Jokowi yang dinilai telah merusak demokrasi. Berbagai hastag juga terlihat disetiap poster yang ditulis oleh para jurnalis, seperti, #tolakpemiluakalakalan #kawalputusanMK, 'Tolak pilkada akal-akalan, #bau ketek oligarki,'. Begitu beberapa tulisan poster yang disuarakan para awak media ini.

Tidak hanya membentangkan poster kritikan ke Jokowi, para jurnalis juga menyampaikan orasi.

"Hari ini kita berkumpul di sini karena kita marah kepada pemimpin yang duduk di DPR sana. Presiden Jokowi ingin mengunakan semua alat kekuasaan untuk meloloskan anaknya masuk dalam Pilkada," ujar Muhammad Islahuddin, Redaktur Batam TV itu.

Begitu juga beberapa jurnalis lainnya seperti Ajang dari Liputan 6 dan Alamudin Hamapu dari detik.com membaca puisi-puisi kritikan kepada pemerintahan Jokowi.

Kegiatan ini diinisiasi oleh Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Batam. Alam yang juga penangung jawab acara mengatakan, kegiatan aksi malam ini bentuk keprihatinan atas matinya demokrasi.

"Kegiatan malam ini diinisiasi oleh AJI Batam, bentuk keprihatinan atas matinya demokrasi yang terjadi di negara kita saat ini," kata Alam yang juga Koordinator Advokasi AJI Batam.

Pembakaran lilin kata Alam, jadi bentuk belasungkawa terhadap kondisi demokrasi.
"Hal-hal seperti ini tidak bisa dibiarkan, jurnalis harus ikut bersuara menjaga demokrasi," kata Alam.

Ia berharap, aksi-aksi yang dilakukan di setiap daerah ini didengar oleh pemerintah agar demokrasi tidak dipermainkan lagi apalagi untuk kepentingan keluarga. "Yang penting kita kawal putusan MK ini, jika nanti tiba-tiba disahkan, kita akan lakukan aksi kembali," sebutnya.

Aksi serupa juga digelar di beberapa kepengurusan AJI di berbagai daerah. Termasuk, ikut ke jalan menyuarakan aspirasi.

Editor: Yudha

---