Bupati Anambas Presentasikan Penurunan Kemiskinan Paska Covid-19 kepada Utusan Khusus Presiden
Oleh : Frengky Tanjung
Jumat | 28-06-2024 | 17:08 WIB
Harris-UKP-Mardiono1.jpg
Bupati Anambas Abduk Haris dan Utusan Khusus Presiden Mardiono. (Frengky/BTD)

BATAMTODAY.COM, Anambas - Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas, Abdul Haris sampaikan persentase kemiskinan di hadapan Utusan Khusus Presiden Republik Indonesia, H. Muhammad Mardiono, Kamis (27/6/2024) malam.

Adapun kedatangan H. Mardiono adalah dalam rangka sinkronisasi rencana kerja pemerintah dan rencana kerja pemerintah daerah kabupaten Kepulauan Anambas.

"Persentase penduduk miskin di Kepulauan Anambas perlu kami sampaikan, mengalami penurunan dari 6,93 % di tahun 2018, hingga menjadi 6,56 % pada tahun 2020," terang Haris.

Adapun angka kemiskinan meningkat pada saat Pandemi Covid-19, naik menjadi 7,51 % hingga pada tahun 2022.

"Pada tahun 2023 pemerintah daerah dapat menurunkan kembali angka kemiskinan menjadi 6,95 %," tambah Haris.

Ia menerangkan, untuk menekan angka kemiskinan di Kepulauan Anambas menjadi tanggungjawab bagi pemerintah kabupaten Kepulauan Anambas, dan berbagai upaya juga dilakukan untuk mensejahterakan masyarakat kepulauan Anambas.

"Pada tahun 2024 ini, pemerintah kabupaten Kepulauan Anambas melaksanakan arah kebijakan dalam pengentasan kemiskinan," terangnya.

Ia juga menambahkan, dalam percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim yang diatur didalam 3 pilar utama, yaitu komitmen pemerintah dalam pengentasan kemiskinan, keterpaduan program anggaran dan sasaran untuk mencapai target secara efektif dan pemantauan dan evaluasi, untuk memastikan program berjalan sesuai rencana dan tercapai pada tujuan.

"Kabupaten kepulauan Anambas juga berhasil dalam menurunkan kemiskinan ekstrim dalam rentang waktu 2022 hingga 2023 sebesar 0,2%," terangnya.

Haris berharap percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim akan terlihat melalui pertumbuhan ekonomi, tersedianya data sasaran program yang mutakhir dan akurat.

"Adanya sinergi program lintas OPD dan stakeholder terkait adanya peningkatan kapasitas SDM. Serta adanya perencanaan pelaksanaan program yang mendukung penghapusan kemiskinan ekstrim," tuturnya.

Editor: Yudha