Pertamina Uji Coba Pembelian Gas Melon Pakai KTP di Kecamatan Batu Ampar Batam
Oleh : Putra Pamungkas
Rabu | 18-01-2023 | 15:04 WIB
antre_gas-melon-012345.jpg
Antrean warga membeli gas melon. (Dok/BTD)

BATAMTODAY.COM, Bayam - PT Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut tengah melakukan uji coba pembelian LPG 3 kilogram dengan menggunakan KTP. Metode itu telah berlangsung sejak November 2022 lalu.

Area Manager Communication Relation & CSR Pertamina Sumbagut, Susanto August Satria, mengatakan, uji coba tersebut hanya berlangsung di 5 kecamatan di Indonesia.

Ke-5 kecamatan yang dilakukan uji coba tersebut yakni Kecamatan Cipondoh, Kota Mataram; Kecamatan Ciputat, Tangerang; Kecamatan Ngalian, Semarang dan Kecamatan Batuampar, Kota Batam.

"Jadi ada 5 daerah yang dilakukan uji coba pembelian LPG 3 kilogram dengan KTP. Pembeliannya sama saja, lewat pangkalan dan nanti NIK-nya akan diinput," kata Satria, Rabu (18/1/2023).

Dijelaskan, pembelian gas melon itu hanya dengan KTP saja tanpa penggunaan aplikasi tertentu. "Uji coba ini juga akan ada evaluasi lanjutan," imbuhnya.

Dari pengakuan masyarakat, Satria mengklaim jika metode tersebut lebih terjamin, sebab pihaknya meyakini penjualan LPG 3 kilogram akan tepat sasaran kepada masyarakat kurang mampu. Begitu juga untuk sektor UMKM.

"Yang punya data masyarakat miskin wewenangnya adalah pemerintah. Ketika kami punya data, mudah bagi kami menyelaraskan data itu untuk disinkronkan. Yang jelas, kita jaga jangan sampai LPG 3 kilogram tidak tepat sasaran," ujarnya.

Lanjut Satria, nantinya setiap NIK KTP hanya dibenarkan membeli satu tabung gas melon dan lebih dari itu tidak diperbolehkan.

Untuk di Batam, PT Pertamina menargetkan sekitar 50 pangkalan LPG untuk diterapkan pembelian dengan KTP. Sementara sejauh ini sudah ada sekitar 20 pangkalan, tepatnya di Batu Ampar.

"Kecamatan Batu Ampar sudah siap secara sistem dan wilayahnya secara digitalisasi. Kita pastikan keamanan data terjaga. Ini hanya untuk kepentingan pembelian LPG," ungkapmya.

Dengan begitu, pihaknya dapat mengetahui data siapa-siapa saja masyarakat kurang mampu yang melakukan transaksi pembelian. Data itu diperlukan untuk diselaraskan dengan pemerintah pusat untuk rakyat miskin.

Editor: Gokli