Pemerintah Harus Bijak Terima Kritikan Khususnya Terkait Angka Pengangguran di Batam

BATAMTODAY.COM, Batam - Ketua Dewan Mahasiswa Posko Perjuangan Rakyat (Dema Pospera) Provinsi Kepulauan Riau, Wawandika berharap Pemerintah Daerah di Kota Batam harus bijak dalam menanggapi kritikan masyarakat terkait angka penangguran yang masih tinggi.

Kritikan demi kritikan dari masyarakat, terlebih yang disampaikan anggota perwakilan rakyat tentu karena melihat situasi dan perkembangan di lapangan. Memang, terkait angka pengangguran bukan hal yang bisa ditutupi lagi ketika ribuan pencari kerja setiap harinya berjibaku untuk mendapatkan pekerjaan, ini juga bisa dibuktikan saat adanya Job Fair 2022 di Lapangan SP Sagulung, beberapa waktu lalu.

"Pemerintah Daerah harusnya intropeksi diri bukan mencari pembenaran dan alasan, seolah-olah untuk menutupi kebobrokannya dengan pencitraan. Terbukti tingginya pengangguran di Kota Batam, akibat banyaknya perusahaan yang hengkang keluar Batam," tandas Wawandika, Selasa (15/11/2022) dalam keterangan tertulisnya.

Menurutnya, kenapa Kepala BP Batam dijadikan sorotan, karena dalam hal ini Kepala BP Batam merupakan Wali Kota Batam. Artinya persoalan di Kota Batam menjadi tanggung jawab beliau.

"Tidak mungkin nelayan pesisir yang disalahkan. Jadi jika ada komentar terkait kinerja buruk Pemerintah Daerah di Batam maka jangan baper, harusnya introspeksi, atau kalau tidak siap dengan kritikan rakyat ya mundur, bukan berdalih ini dan itu, jika komentar dan sikap wakil rakyat saja disayangkan apalagi komentar rakyat yang diwakili," geramnya.

Persoalan pengangguran bisa dilihat dari banyak ditemui di sejumlah Kawasan Industri di Batam, hampir setiap hari para pancari kerja (Pencaker) berbondong-bondong antre membawa lamaran kerja, tetapi tetap saja nihil. Ada ketidakseimbangan antara perusahaan dengan penyerapan tenaga kerja, sehingga tidak tertampung bekerja di perusahaan.

Alasan yang terus diungkapkan Pemerintah Daerah selalu saja cari investor cari investor, nanti ketika investor datang lahan sudah tidak tersedia lagi," tegas Wawan yang dipercaya mengemban amanah organisasi masyarakat yang Penasehatnya adalah Presiden Joko Widodo (Jokowi) ini.

Sebelumnya Wakil Ketua I DPRD Kepri, Rizki Faisal menilai BP Batam yang selama ini merilis angka-angka investasi yang masuk ke Batam namun hal tersebut tidak berdampak langsung ke masyarakat. Ini dapat dibuktikan dengan fakta yang ada di lapangan masih terdapat ribuan masyarakat yang masih mencari pekerjaan.

Pria yang biasa disapa RF ini juga mempertanyakan langkah-langkah BP Batam dalam mengendalikan dan mengurangi tingginya angka pengangguran tersebut. Dilansir dari data BPS pada Agustus 2021, Batam merupakan Kota dengan angka pengangguran tinggi di Kepri mencapai 11,64 persen.

"Bagi saya apa yang dilakukan Rudi sebagai Kepala BP Batam itu gagal. Karena selama ini BP Batam hanya terus mengejar infrastruktur dan tidak ada dampak pada perekonomian masyarakat," sebut Rizki Faisal.

Politisi Partai Golkar itu berharap BP Batam tidak hanya fokus pada infrastruktur dan retorika semata.

Editor: Gokli

---