Kawal Unjuk Rasa Mahasiswa di Batam, Polda Kepri Terjunkan 162 Personel
Oleh : Aldy
Senin | 11-04-2022 | 18:04 WIB
btm-mahasiswa-aliansi.jpg
Aliansi Mahasiswa Batam saat unjuk rasa menyampaikan 5 poin tuntutan kepada pemerintah, Senin (11/4/2022). (Foto: Aldy)

BATAMTODAY.COM, Batam - Sedikitnya 162 personel Polri diterjunkan mengawal unjuk rasa Aliansi Mahasiswa Batam di Jalan Engku Putri, Batam Center, Senin (11/4/2022).

Kabid Humas Polda Kepri, Kombes Pol Harry Goldenhart menyampaikan, aksi para mahasiswa yang berlangsung hari ini, menyampaikan aspirasi di muka umum, dilindungi Undang Undang. Namun, Kombes Harry berharap, aksi mahasiswa jangan sampai mengganggu ketertiban umum dan tetap menjaga Prokes.

"Untuk pengamanan, kita turunkan sebanyak 162 personel. Kita juga apresiasi penyampaian di muka umum karena dilindungi undang undang. Mumpung di bulan suci Ramadhan, ciptakan kondisi yang sejuk dan damai," ucapnya.

Sebelumnya, Aliansi Mahasiswa Batam yang melakukan unjuk rasa di Jalan Engku Putri Batam Center, Senin (11/4/2022), mengaku kecewa kepada para anggota DPRD Batam, lantaran tak seorang pun yang muncul untuk menemui mereka.

Kekecewaan para mahasiswa itu, bukan tanpa sebab. Pasanya, unjuk rasa yang mereka lakukan kali ini, menyikapi issu yang berkembang secara nasional dan tentunya merupakan kepentingan masyarakat.

Padahal, para anggota dewan merupakan perwakilan masyarakat tetapi tak hadir di saat ada persoalan di tengah masyarakat. "Kami berencana melakukan aksi lanjutan dan akan kami bahas kembali. Intinya kami kecewa dengan wakil rakyat kita," ucap Andi Saputra, Kordinator Umum Aliansi Mahasiswa Batam, yang berunjukrasa.

Saat mahasiswa pengunjukrasa hendak membubarkan diri, Wakil Ketua I DPRD Batam, Muhammad Kamaludin, mencoba untuk menemui mereka. Namun, mahasiswa menolak dan mereka membubarkan diri dengan rasa kecewannya terhadap para wakil rakyat di Batam.

Adapun lima tuntutan Aliansi Mahasiswa Batam, yakni:

1. Menuntut dan mendesak akan ketegasan dan penjelasan dari Presiden RI, DPR RI dan khususnya DPRD Batam untuk menolak penundaan Pemilu 2024, di mana hal tersebut telah melanggar dan melecehkan konstitusi negara;

2. Menolak amandemen UUD 1945 yang ke-5 kali;

3. Mendesak dan menuntut Presiden RI melalui Menteri Perdagangan untuk menstabilkan harga bahan pokok dan menyelesaikan permasalahan ketahanan pangan lainnya;

4. Menolak kenaikan BBM; dan

5. Mendesak dan menuntut Presiden RI untuk melakukan penundaan dan pengkajian ulang mengenai UU IKN yang mana kebijakan tersebut akan mengalami dampak buruk dari segi hukum, politik, lingkungan, dan sosial. Serta dinilai sangat terburuburu, dimana UU ini dibuat dalam waktu 43 hari (07 Desember hingga 18 Januari 2022) terdiri dari 11 Bab dan 44 Pasal.

Editor: Gokli