Menhan Luncurkan 2 KRI di PT Bandar Abadi Batam, Wartawan Lokal Tak Diizinkan Meliput

BATAMTODAY.COM, Batam - Menteri Pertahanan (Menhan) RI, Letnan Jenderal (Letjen) TNI (Purn) Prabowo Subianto melakukan kunjungan kerja di Kota Batam pada Selasa (26/10/2021).

Salah satu agendanya Menhan mengujungi PT Bandar Abadi di Tanjunguncang, untuk meluncurkan KRI dan Pengukuhan Komandan KRI Teluk Weda-526 dan KRI Teluk Wondama-527.

Namun serangkaian kegiatan Menhan di PT Bandar Abadi terkesan tertutup. Pasalnya sejumlah awak media lokal di Batam tidak diberikan akses masuk dalam mengikuti peresmian dua kapal perang TNI AL.

• BACA JUGA: Menhan Prabowo Tiba di Batam, akan Resmikan 2 KRI di PT Bandar Abadi

Sejumlah awak media cukup kesal dengan sikap PT Bandar Abadi yang menghalang-halangan tugas wartawan. "PT Bandar Abadi terkesan tertutup, ini ada apa?" kesal Hendra, salah satu awak media lokal di Batam, setelah tidak diperbolehkan masuk oleh petugas keamana PT Bandar Abadi.

Menurutnya, menghalang-halangi wartawan sangat bertentangan dengan Undang-Undang nomor 40 tahun 1999 tentang Pers. Di mana, Pasal 4 ayat (1) disebutkan bahwa kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara.

Sejumlah wartawan sangat menyesal atas tindakan PT Bandar Abadi yang membatasi ruang gerak wartawan dalam mencari dan menyebarluaskan informasi. "Pers mempunyai hak mencari, memperoleh dan menyebarluaskan gagasan dan informasi. Peran wartawan sangat penting dalam mempublikasikan segala bentuk informasi, dan hak itu tidak boleh dibatasi oleh siapapun," paparnya.

• BACA JUGA: Menhan Prabowo akan Resmikan 2 KRI di Kota Batam

Direktur PT Bandar Abadi, Maslina Simajuntak saat dihubungi melalu pesan WhatsApp mengaku harus ada persetujuan dari biro hukum Kemhan dan Dipenal AL dalam melakukan peliputan Prabowo Subianto.

"Harus saya lapor dulu ke Biro Humas Kemhan dan Dipenal AL, Pak. Soalnya mereka dari pusat akan menghubungi media yang ada di Batam (terkait peliputan)," kata Maslina.

PT Bandar Abadi dikenal sebagai salah satu galangan kapal terkenal di Indonesia dalam pembuatan kapal-kapal milik pemerintah. Namun di balik itu, ada sejumlah masalah yang kerap terjadi, seperti perusahan tidak menjalankan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), dan baru-baru ini sejumlah pekerja mogok kerja terkait kebijakan manajemen melalukan mutasi pekerja yang dinilai tidak tepat.

Editor: Gokli

---