PPKM Darurat, Ombudsman Kepri: Pemda Harus Beri Bantuan Sembako ke Masyarakat

BATAMTODAY.COM, Batam - Kepala Ombudmsan Perwakilan Kepri, Lagat Parroha Patar Siadari berharap agar Pemerintah Provinsi Kepri, Pemko Batam dan Pemkot Tanjungpinang menyalurkan bantuan sembako kepada masyarakat sebagai konsekuensi pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.

Pembatasan aktivitas masyarakat, kata Lagat, akan berdampak secara ekonomis khususnya bagi masyarakat yang bekerja di sektor informal, usaha mikro dan menengah sehingga mempengaruhi pendapatan. Oleh karena itu, pemerintah harus membantu masyarakat untuk kebutuhan dasarnya.

Lagat menjelaskan, pemberian bantuan ini berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 17 tahun 2021 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2021. Disebutkan bahwa selain di Jawa dan Bali terdapat 8 Provinsi meliputi 15 Kota/Kabupaten yang ditetapkan dengan status level (empat) pada kondisi darurat, termasuk di Kepri untuk Kota Batam dan Tanjungpinang.

Masih kata Lagat, pada diktum Kedelapan, poin e: disebutkan bahwa kebutuhan terkait dengan bantuan kebutuhan hidup dasar dibebankan kepada Anggaran Badan Urusan Logistik (BULOG)/Kementerian BUMN, Kementerian Sosial, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Keuangan serta APBD Provinsi/Kabupaten/Kota.

"Sumber dana pemberian bantuan sosial ini bersumber dari APBD Pemerintah Kota Batam dan Kota Tanjungpinang dan dibantu oleh APBD Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Mengingat anggaran 2021 anggaran berjalan dan tentunya bantuan yang diharapkan belum dianggarkan maka pemerintah daerah tersebur dapat mengajukan perubahan anggaran tahun ini," kata Lagat melalui siaran pers, Jumat (16/7/2021).

Masih kata Lagat, pada diktum ke-18 disebutkan bahwa Penyediaan anggaran untuk pelaksanaan kebijakan PPKM Mikro dapat dilaksanakan melalui perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2021 dan dilaporkan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 atau ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2021.

Pemberian bantuan sosial ini, sebutnya, akan mendorong kepatuhan masyarakat mengikuti kebijakan PPKM darurat di Kota Batam dan Tanjungpinang yang penambahan suspek terpapar Covid-19 cenderung meningkat.

"Kepatuhan ini menjadi instrumen penting dalam mensukseskan upaya pemerintah memutus mata rantai penyebaran virus covid-19," ujarnya.

Lagat juga berharap, dalam beberapa minggu kedepan angka terpapar covid akan terus berkurang dan jumlah divaksin terus bertambah maka akan menciptakan herb immunitiy, ketika sebagian besar populasi kebal terhadap penyakit menular tertentu sehingga memberikan perlindungan tidak langsung atau kekebalan kelompok bagi mereka yang tidak kebal terhadap penyakit menular tersebut.

"Pemberian bantuan sembako ini bersifat wajib dilakukan oleh Gubernur Kepri, Walikota Batam dan Walikota Tanjungpinang, apabila tidak dilaksanakan diancam sanksi pada diktum ke-21," tambahnya.

Pada diktum ke-21, lanjutnya, berbunyi bahwa dalam hal Gubernur, Bupati dan Wali kota tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri ini, dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 67 sampai dengan Pasal 78 UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Lagat mengungkapkan, kewajiban kepala daerah dan wakil kepala daerah diantaranya menaati seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan dan melaksanakan program strategis nasional.

"Apabila tidak melaksanakan maka diancam dilakukan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tersebut," pungkasnya.

Editor: Yudha

---