LSM SRK Laporkan Dugaan Pelanggaran oleh Petahana di Batam ke Bawaslu

BATAMTODAY.COM, Batam - Ketua DPP Suara Rakyat Keadilan, Achmad Rosano, akhirnya melaporkan dugaan pelanggaran tahapan pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang dilakukan petahana di Batam ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) di Jakarta, Jumat (14/8/2020).

Selain ke Bawaslu, SRK juga melaporkan petahana ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) RI.

Rosano mengatakan, laporan dugaan pelanggaran proses tahapan pilkada yang dilakukan bakal calon petahana di Batam sudah sangat terstruktur, sistematis, dan masif.

• BACA JUGA: Pak Mendagri, Ada Loh Foto-foto Rudi di Kardus Bungkus Bansos Covid-19 di Batam

"Pelanggaran yang kita laporkan ke Bawaslu RI adalah pelanggaran proses tahapan pilkada oleh bakal calon petahana. Salah satunya adalah pemasangan stiker bergambar Wali Kota dan Waki Wali Kota Batam Muhammad Rudi dan Amsakar saat penyaluran bantuan sembako untuk masyarakat yang terdampak Covid-19," kata Rosano kepada BATAMTODAY.COM melalui sambungan selularnya, Minggu (15/8/2020).

Selain sticker dan gambar Wali Kota dan Waki Wali Kota Batam, kata dia, ada juga foto Marlin Agustina yang notabene adalah istri dari Wali Kota Batam yang juga akan maju menjadi calon Wakil Gubernur Kepri pada Pilkada yang akan datang.

Rosano menegaskan, para calon petahana dalam penangangan dampak Covid-19 dilarang melakukan politisasi untuk kepentingan petahana dalam Pilkada 2020, dengan menggunakan gambar kepala daerah dalam paket bantuan tersebut.

• BACA JUGA: Mendagri Tegaskan Jangan Ada Gambar Kepala Daerah dalam Bansos Covid-19

"Pelanggaran Itu sudah sangat jelas. Baik itu pelanggaran Undang-undang Pilkada maupun larangan dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian melalui surat edaran kepada seluruh kepala daerah terkait pelaksanaan pilkada," ujarnya.

Dengan adanya laporan ini, Rosano berharap agar pihak Bawaslu, KPU dan DKPP RI segera menindaklanjutinya. Sebab, selain tidak menuruti surat edaran dari Mendagri, calon petahana di Kota Batam juga diduga telah melanggar Undang-undang Pemilihan Kepala Daerah.

"Dalam Undang-undang tersebut, jika Petahana melanggar ketentuan tersebut, maka KPU akan melakukan pembatalan ketika Petahana mendaftarkan diri sebagai calon peserta dalam kontestasi pemilihan kepala daerah," tambahnya.

• BACA JUGA: Terduga Korupsi Bansos Corona dari Wali Kota Hingga Ketua RT

Ketika disinggung mengenai kenapa pihaknya harus melaporkan ke Bawaslu, KPU dan DKPP RI di Jakarta, Rosano mengatakan semua prosedur pelaporan sudah dilakukan, namun hasilnya tidak memuaskan.

"Sebelum dilaporkan ke pusat, kami sudah melaporkan ke Bawaslu dan KPU Batam. Namun, tindaklanjut dari laporan kami tidak diakomodir oleh Bawaslu dan KPU Batam yang terkesan tidak mengajarkan pelaksanaan pemilu yang bersih, Jujur dan Adil," pungkasnya.

Editor: Surya

---