DPRD Kota Batam Nilai Tenaga Honorer di Batam Berlebihan, Mengakibatkan Boros Anggaran
Oleh : Putra
Selasa | 05-11-2019 | 15:52 WIB
utusan_sarumaha1.jpg
Anggota Komisi I DPRD Kota Batam, Utusan Sarumaha (Foto: Putra)

BATAMTODAY.COM, Batam - Komisi I DPRD Kota Batam menyoroti jumlah tenaga honorer di Kota Batam yang dinilai berlebihan.

Anggota Komisi I DPRD Kota Batam, Utusan Sarumaha menjelaskan, saat ini jumlah tenaga honorer yang ada saat ini sebanyak 6.300 lebih sangat overload (berlebih). Jumlah ini ditegaskannya melebihi jumlah PNS di Pemko Batam.

Dicontohkannya, saat ini Satpol PP Kota Batam memiliki tenaga kerja honorer sebanyak 640 orang. Dari Rp 21 miliar yang dianggarkan, sebanyak Rp 17 miliar itu tersedot hanya untuk kebutuhan tenaga honorer Satpol PP Batam selama setahun. Hal tersebut sudah termasuk gaji.

Anggaran yang terserap tersebut diungkapkannya sangat tidak efektif karena, lebih besar serapannya namun hanya untuk penggajian honor satu instansi saja. Belum terhitung untuk instansi-instansi lainnya.

"Harusnya bukan pendekatan berapa banyak jumlahnya, tapi pendekatan kualitatif. Artinya kesejahteraan tenaga honorer itu harus ditingkatkan dengan cara memberikan honor atau gaji mereka yang layak, minimal setara UMK yang berlaku saat ini. Kalau gaji atau pendapatan sudah layak, otomatis kinerja honorer juga akan meningkat atau mengikuti," kata Utusan di kantornya, Selasa (5/11/2019).

Ia menjelaskan, lebih baik lagi apabila jumlah tenaga honorer itu dirampingkan, disesuaikan dengan kebutuhan dan nilai kesejahteraannya yang ditingkatkan.

"Kami ingin BKD Kota Batam itu melakukan survei yang akurat tentang analisis beban kerja, bukan kebutuhan subjektif. Penggunaan anggaran itu intinya harus efektif, efisien dan ada asas kepatutannya. Itu berdasarkan data dari BKPSDM yang sudah ada sekarang ini," ujarnya.

Seharusnya, pemerintah melakukan usaha yang maksimal agar di Kota Batam mendapatkan jumlah penerimaan CPNS lebih banyak. Untuk tahun 2020 sendiri, pemerintah mengajukan sebanyak 1.900 untuk CPNS. Akan tetapi, yang diterima hanya sebanyk 140 saja.

"Hal tersebut sangat berbanding jauh, dan pemerintah harus bekerja keras untuk melakukan upaya-upaya agar kuota yang diajukan ke pusat bisa lebih banyak," tegasnya.

Editor: Surya