Dwi Ria Latifa Perjuangkan Nasib PTT dan Pegawai Honorer di Kepri

BATAMTODAY.COM, Batam - Bekerja atau mengabdikan diri belasan hingga puluhan tahun pada negara sebagai pegawai tidak tetap (PTT) maupun pegawai honorer, tentu memiliki harapan tinggi agar bisa diangkat menjadi aparatur sipil negara (ASN).

Hal itulah yang disuarakan Anggota Komisi II DPR RI, Dwi Ria Latifa, saat melakukan Rapat Kerja (Raker) dengan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, (Menpan RB), Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), dan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), Selasa (18/9/2018) kemarin di Jakarta.

Dalam RDP tersebut, ia meminta MenPan RB dan Kepala BKN untuk memperhatikan nasib PTT dan pegawai honorer, yang tersebar di provinsi Kepulauan Riau, dari Batam, Karimun, Tanjungpinang, Natuna, Lingga, Bintan sampai Anambas. Termasuk juga di dalamnya nasib guru yang masih berstatus honorer.

Menurut Dwi, mereka sudah mengabdi belasan tahun, bahkan ada yang puluhan tahun, namun belum diangkat juga sebagai ASN (Aparatur Sipil Negara) dan statusnya masih tidak jelas kepastian hukumnya.

"Kondisi ini tentunya cukup memprihatinkan. Kita juga terus mengupayakan agar masyarakat di Kepri bisa memiliki kehidupan yang sejahtera. Saat ini sangat banyak yang masih berstatus PTT maupun pegawai honorer," ujarnya, saat dihubungi BATAMTODAY.COM, Rabu (19/9/2018).

Ditambahkan, dirinya banyak menerima aspirasi dari begitu banyaknya pegawai PTT dan pegawai Honorer di Kepri terkait nasib mereka. Bahkan ia sangat prihatin ketika mendengar laporan ada seorang pegawai tenaga honorer di kepri sampai akhir hayatnya masih belumenjadi ASN.

"Selaku wakil rakyat dapil Kepri, tentu jal ini menjadi perhatian kami untuk dibawa ke pusat. Seperti salah satu warga yang sampai tua masih belum menjadi ASN, padahal sudah berangan-angan dan berharap bisa menjadi ASN," sesalnya.

Lebih tragisnya lagi, pegawai tenaga honorer tersebut sempat tiga hari sebelum meninggal dunia berpakaian selayaknya seorang ASN yang diangkat resmi dan berfoto dengan mengenakan pakaian PNS dan PIN Korpri (Pegawai Negeri Sipil, red).

Oleh karena itu, ia meminta persoalan terkait status pegawai Honorer dan tenaga PTT ini, dapat menjadi perhatian khusus dari Menpan RB, Kepala BKN, dan KASN. Serta, persoalan ini dapat diselesaikan dengan baik dan menyeluruh tanpa memunculkan persoalan baru.

Dirinya tidak ingin Tenaga PTT, dan tenaga Honorer ini hanya memperoleh harapan palsu. "Saya sangat berharap hal ini bisa menjadi pembahasan dan menemukan titik terang. Banyak permasalahan di Kepri dan ini menjadi salah satu perhatian saya untuk dibawa dan dibahas di pusat," lanjutnya.

Ia juga menambahkan, dalam raker itu juga telah disepakati akan mengadakan rapat khusus bersama-sama dengan agenda tunggal, membicarakan khusus tentang persoalan nasib tenaga PTT, dan pegawai honorer, dan sesegera mungkin menetapkan alokasi waktu khusus untuk membahasnya.

Editor: Yudha

---