Mendagri Beri Pemahaman Area Rawan Korupsi ke Peserta Rakornas Ditjen Dukcapil

BATAMTODAY.COM, Batam - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo memberikan pemahaman terkait area rawan korupsi kepada 1.6000 peserta Rakornas Direktorat Jenderal (Ditjen) Kependudukan dan Catatan Sipil di Hotel Harmoni One, Batam Center, Kamis (8/2/2018).

Pemahaman area rawan korupsi itu terkait banyaknya pejabat negara dari tingkat Gubernur, Wali Kota dan DPRD yang tersandung kasus korupsi.

"Saya sebagai Mendagri cukup sedih sahabat-sahabat saya kena kasus korupsi. Dari tingkat Gubernur kena KPK, 23 Bupati dan Wali Kota. Belum lagi rekan di DPR, memang Disdukcapail tidak ada yang kena. Karena tidak ada duitnya," kata Tjahjo bergurau di hadapan ribuan peserta.

Menurutnya ada 4 yang harus dipahami. Pertama menyangkut perencanaan anggaran. Karena kata Tjahjo perencanaan anggaran adalah kunci semua permasalahan yang ada.

Kedua area rawan korupsi dana hibah serta santuna, retrebusi dan pajak serta pengadaan barang dan jasa.

• Baca juga: Mendagri Harapkan Semua Pihak Dukung Penyelesaikan GESA Adminduk Indonesia

"Tolong pahami area rawan korupsi, menyangkut perencanaan anggaran. Ini sangat penting, karena perencanaan anggaran kunci semua permasalahan yang ada. Tolong temen-temen yang di sini bisa ditaati dengan baik," tegasnya.

Ia juga menjelaskan di Kemendagri setidaknya ada 20 eslon I, mulai dari Staf Ahli, Deputi, Irjen, Dirjen, Sekjen dan lain-lain.

Namun dari sekian jabatan yang ada, meneurtnya yang paling memusingkan adalah Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil. Karena menyangkut melayani masyarakat.

Ia mengapresiasi kerja keras di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, dalam mendukung dan menghujutkan 97,4 persen penduduk Indonesia melakukan perekaman kartu tanda penduduk elektronik.

Dalam bentuk menyukseskan Pilkada dan Pilpres 2019 mendatang. "Sudah ada MoU anatara Kejaksaan dengan KPK, mari kita lawan politik uang. Mari kita kampanye satu program, konsep dan gagasan," pungkasnya.

Editor: Gokli

---