Menko Polhukam Dapat Keluhan soal Channel TV dan Harga Pangan di Daerah Perbatasan

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto mengaku banyak mendapatkan keluhan dari masyarakat di perbatasan seperti di Kepulauan Riau (Kepri) dan Kalimantan Utara (Kaltara).

"Rakyat Indonesia, nyetel TV channel-nya negara tetangga. Mau beli beras, (lebih) murah dari negara tetangga. Mau cari hiburan murah, dari negara tetangga. Bagaimana membuat dia setia kepada negeri ini?" kata Wiranto saat membuka rapat koordinasi Kementerian Dalam Negeri di Jakarta, Rabu (17/1/2018).

Menurut Wiranto, pekerjaan rumah pemerintah di daerah perbatasan masih menumpuk. Ada perbaikan, namun masih ada pula yang hal-hal yang belum tersentuh. Selain persoalan minimnya sarana informasi, rakyat di perbatasan juga bergelut dengan persoalan ketersediaan pangan dari dalam negeri yang harganya selangit.

Menurut dia, kenyataan-kenyataan itu harus dijawab oleh pemerintah untuk bisa memastikan bahwa rakyat di perbatasan juga bagian dari republik. Diakui Wiranto, hal itu mamang cukup sulit.

Meski begitu, pemerintahan Joko Widodo (Jokowi), tutur dia, mulai memperhatikan daerah-daerah perbatasan dan masyarakatnya lewat berbagai program pembangunan.

Misalnya, pembangunan tujuh Pos Lintas Batas Negara (PLBN), pembangunan infrastruktur telekomunukasi, jalan, hingga puskesmas. Namun diakui pemerintah, hal itu tidak cukup.

Masih diperlukan pembangunan yang lebih besar mulai dari perbaikan infratruktur hingga akses logistik yang membuat harga-harga kebutuhan masyarakat di perbatasan bisa lebih terjangkau.

Wiranto bersyukur saat ini sudah ada badan khusus yang mengelola pembangunan di perbatasan yakni Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP).

Ia berharap kementerian dan lembaga negara saling bahu membahu saling terpadu membantu BNPP untuk mewujudkan keadilan bagi rakyat perbatasan.

Editor: Surya

---