Jadi Tempat Penyelundupan Rokok dan Narkoba

Mendagri Kritik Pembangunan Perbatasan di Kepri
Oleh : Irawan
Kamis | 18-01-2018 | 08:00 WIB
Tjahjo_mendagri2.JPG
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Menteri Dalam Negeri ( Mendagri) Tjahjo Kumolo mengkritik perencanaan pembangunan perbatasan Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) dan beberapa daerah yang tidak sesuai dengan kebutuhan rakyat.

"Di Kepulauaan Riau, ada lebih 438 jalur perbatasan yang memerlukan perhatian. Sebab, jalur-jalur tersebut kerap dijadikan jalur untuk menyelundupkan barang-barang ilegal mulai dari rokok hingga narkoba," kata Tjahjo saat membuka rapat koordinasi Kementerian Dalam Negeri, di Jakarta, Rabu (17/1/2018).

Menurut dia, ada pembangunan di wilayah perbatasan yang tidak direncanakan dengan matang. Akibatnya, setelah dibangun, infrastruktur tersebut tidak bermanfaat banyak untuk rakyat.

"Di Atambua, kenapa tiga tahun lalu dibangun terminal bus yang begitu megah?" ujar Tjahjo.

Padahal, kata Mendagri, terminal tersebut jarang dimanfaatkan oleh angkutan umum di Atambua. Dari kasus itu, Mendagri menilai, perencanaan pembangunan tidak sesuai dengan kebutuhan rakyat. Akibatnya, kehadiran infrastruktur tidak banyak dirasakan rakyat.

Sementara itu, di daerah Kalimantan Utara, ada potret miris di daerah perbatasan. Mendagri mengatakan kantor imigrasi dan bea cukainya tidak jelas karena menyatu dengan kantor kecamatan setempat.

Untuk menangani persoalan ini, menurut Tjahjo, kementerian, lembaga, hingga pemerintah daerah perlu memperbaiki diri saling terpadu membangun daerah perbatasan.

Penggunaan anggaran harus sesuai dengan kebutuhan rakyat di perbatasan. "Kecamatan mana yang tidak memadai, maka pos anggaran pusat membenahi kantor kecamatan misalnya atau bisa dialokasikan lewat APBD," katanya.

Editor: Surya