Masyarakat Anambas Bertanya, Kapan Pejabat Pemprov Kepri Diperiksa?

BATAMTODAY.COM, Anambas - Penolakan masyarakat pulau Jemaja, Kabupaten Anambas terhadap PT Kartika Jemaja Jaya (KJJ) yang berujung pembakaran sejumlah alat berat tengah diselidiki Polisi. Bahkan, Bupati Anamabas Abdul Haris sudah dimintai keterangan di Mapolda Kepri oleh penyidik Bareskrim Polri.

Terkait persoalan ini, masyarakat Anambas berharap Polisi tidak hanya sekedar memeriksa orang-orang di Anambas. Mereka berharap duagaan suap atas pengeluaran IUP dan Amdal dari Pemprov Kepri terhadap PT KJJ juga diusut karena disinyalir adanya dugaan suap.

"Bupati Anambas sudah diperiksa, lastas kapan Pejabat Pemprov Kepri yang disinyalir menerima suap itu diperiksa. Hukum harus ditegakkan, jangan dibelok-belokkan," kata seorang warga Jemaja, yang meminta namanya tidak ditulis, Rabu (2/8/2017).

Sumber ini juga mempertanyakan terkait AMDAL yang dikeluarkan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau. Pasalnya, ketika melakukan sosialisasi di Jemaja Timur tahun 2016 lalu, masyarakat tetap bersikeras menolak kehadiran PT KJJ.

"Kalau tak salah, tim penguji AMDAL-nya dari UNRI. Ketika itu kami tetap menolak. Dan perlu diketahui, tanda tangan mendukung AMDAL PT KJJ itu merupakan 'bohong' (mengada-ngada). Tetapi kami heran, meski ada keributan pada saat sosialisasi AMDAL, kenapa pemerintah tetap mengeluarkan AMDAL itu. Mulus seperti tidak ada kejadian, sementara situasi di lapangan memanas," kata dia.

• Baca: Nurdin Minta Polda Telisik Dugaan Suap Yerry Suparna dan Azman Taufiq

Masyarakat juga menegaskan, Izin Usaha Perkebunan (IUP) sudah dicabut oleh Pemerintah Kabupaten Natuna, maka aktivitas PT KJJ yang ingin membuka perkebunan karet sudah cacat hukum.

"IUP sudah tidak ada lagi, sehingga aktivitas sudah cacat hukum. Kami juga bingung apa motivasi PT KJJ mendatangkan alat berat ini. Padahal mereka (PT KJJ) sudah tahu masyarakat tetap menolak. Atau mereka sengaja memancing amarah masyarakat," ujar sumber ini bernada curiga.

Editor: Gokli

---