Tingkatkan Akses Telekomunikasi, Pemkab Anambas Bak Pengemis

BATAMTODAY.COM, Anambas - Pasca berlakunya Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemda dan PP 18 tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah, kewenangan Pemerintah Daerah dalam mengurus telekomunikasi, menjadi kewenangan Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (Kemenkominfo), memosisikan Pemda bak pengemis.

"Itu yang menjadi permasalahan Pemda, dalam hal ini Diskominfo untuk mengurus telekomunikasi. Semua menjadi kewenangan Kemenkominfo dan pihak operator. Sesuai UU dan PP itu, Diskominfo diamanatkan hanya mengurus komunikasi informasi publik, pengembangan E-Goverment dan domain, persandian, serta statistik sektoral," ujar Kepala Bidang Komunikasi, Informatika dan Persandian, Diskominfo Kabupaten Kepulauan Anambas, Richart, Selasa (28/3/2017).

Richart menegaskan, telekomunikasi merupakan kebutuhan dasar masyarakat. Namun dalam hal ini, Pemda tidak dapat berbuat banyak, karena tidak bisa menganggarkan dana untuk pembangunan provider.

"Dalam hal ini, Pemda hanya sebagai pengemis kepada operator dan Kemenkominfo untuk meningkatkan akses telekomunikasi di Anambas. Kami selalu menyurati, memohon dan mengajukan proposal. Tetapi tidak ada respon," kesalnya.

Sementara, Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas, Wan Zuhendra mengatakan, akses telekomunikasi merupakan sarana penunjang untuk mendukung pariwisata yang sedang digalakkan oleh Pemkab Anambas.

Dia mengakui, telah melakukan pertemuan dengan pihak provider penyedia jasa telekomunikasi, untuk meningkatkan akses dan layanan di Anambas. Menurutnya, pada pertemuan tersebut, pihak provider mengapresiasi dan akan berjanji membangun 5 tower di Anambas pada tahun 2017 ini.

"‎Ini kewenangan operator dan Kemenkominfo, dan kami sudah mengajukan proposal. Respon mereka ingin membangun 5 tower, tetapi belum ada realisasi dan belum ada tindak lanjut. Kita tunggu sajalah," jelas Wan.

Editor: Udin

---