Asumsi APBD Anambas 2018 Diprediksi Turun

‎BATAMTODAY.COM, Anambas - Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kepulauan Anambas 2018 diprediksi turun. Asumsinya, hanya mencapai Rp575 Miliar. Kecenderungan turun itu, mulai tampak dari tahun 2016, penerimaan Pemkab dari Pemerintah Pusat mencapai Rp 927 Miliar, sementara tahun 2017 sebesar Rp 759 Miliar.

 

"Ini asumsi kami bahwa penerimaan APBD Kabupaten Kepulauan Anambas mengalami defisit, yakni hanya mencapai Rp575 miliar," ujar Kepala Badan Penelitan Pengembangan dan Perencanaan Daerah (Balitbangpeda) Kabupaten Kepulauan Anambas, Augus Raja Unggul, Senin (20/3/2017).

Augus mengakui, asumsi tersebut didapatkan dari alokasi dana yang diterima dari Pemerintah Pusat, namun hal tersebut diluar dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Desa (DD). Menurut Augus, jumlah Rp575 miliar tersebut masih mengalami minus untuk memenuhi kebutuhan wajib Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas.

"Acuan kami memprediksi angka (Rp 575) ini berdasarkan‎ dana penerimaan dari tahun ke tahun. Tetapi angka ini masih di luar dari DAK, karena DAK belum ditentukan, dan DD juga kitahui bersama akan mengalami kenaikan. Kita tunggu angka pastinya diakhir tahun 2017 ini," jelasnya. .

Angka ini juga, lanjut Augus, mengalami minus untuk memenuhi kebutuhan wajib Pemkab Anambas, ada 5 program wajib untuk menjalankan pemerintahan, yakni Belanja Pegawai dan Kesra Rp 285,1 Miliar, ‎Alokasi Dana Desa bersumber dari APBD Rp 54 Miliar, Hibah dan Bantuan Sosial Rp 13,6 Miliar, Belanja Pegawai Tidak Tetap (PTT) Rp 76,3 Miliar dan Belanja Wajib Organisasi Perangkat Daerah Rp 163,1 Miliar. Inilah pagu yang wajib kita keluarkan dengan total Rp 592,3 Miliar sedangkan asumsi penerimaan kita tahun 2018 hanya Rp 575 Miliar, artinya kita minus berkisar Rp 17 Miliar untuk menjalankan program wajib saja.

Augus menyayangkan, angka tersebut belum terdaftar didalamnya program prioritas dan rencana strategis Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas. Menurutnya, sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ditahun 2018 ada 14 proyek prioritas yang harus diakomodir.

"14 proyek strategis ini sudah terdaftar di RPJMD, ini harus diakomodir dengan total anggaran yang dibutuhkan Rp 165,2 Miliar. Intinya kita tidak bisa bnerharap dari APBD, karena untuk belanja wajib aja kita mengalami kekurangan Rp 17 Miliar. Ini harus kita cari dengan trobosan-trobosan dari OPD, perlu inovasi kita bersama. Inilah gambarannya, jadi kita tidak bisa selalu berharap dari APBD, kita harus meningkatkan PAD," terang Augus.

Dia berharap, agar seluruh OPD bersinergi membangun Anambas. Pasalnya sektor unggulan Anambas yakni Pariwisata dan Perikanan merupakan penyumbang PAD terbesar bila digali secara maksimal.

"Minimal kita bisa seperti Kabupaten Bintan yang mendapat PAD berkisar Rp 200 Miliar dari sektor pariwisata. Itu hanya sektor pariwisata, bagaimana lagi kalau kita maksimalkan perikanan di Anambas ini, yang hanya 5 persen kekayaan laut kita garap, sementara 95 persen masih kita biarkan. Ini perlu inovasi-inovasi dan butuh kerjasama antar OPD, artinya kita membangun tetapi multifungsi dan saling support," jelasnya.

Sementara itu, Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas, Abdul Haris mengingatkan, agar OPD dapat membuat inovasi demi meningkatkan PAD dan melaksanakan pembangunan sesuai skala prioritas.

"SKPD harus mampu menggali potensi daerah ini, ini untuk kepentingan kita bersama dalam membangun daerah. Kami juga berharap masyarakat mendukung penuh program pemerintah daerah, karena pembangunan ini untuk kepentingan dan pelayanan masyarakat. Bagi Kepala OPD juga harus mampu menyelesaikan kebutuhan-kebutuhan masyarakat, kalau memang respon Kepala OPD lambat, maka tidak tertutup kemungkinan dilakukan pergeseran," ujarnya.

Editor: Dardani

---