Sampaikan Pandangan Umum Atas KUA-PPAS APBD 2017

Fraksi PDIP Plus Minta Pemkab Anambas Prioritaskan Pendidikan dan Kesehatan

BATAMTODAY.COM, Anambas - ‎DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas menggelar paripurna dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi atas Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD 2017, Rabu (14/12/2016), atau sehari setelah diajukan pemerintah.

Dalam pandangan fraksinya, Sekretaris Fraksi PPP Plus, Dhannun, menyampaikan, Pemkab Anambas harus memprioritaskan program wajib seperti pendidikan dan kesehatan. Pasalnya, pendidikan dan kesehatan di Anambas sangat jauh dari harapan.

"Di bidang kesehatan, masih banyak sarana dan prasarana belum terpenuhi. Hal ini sudah dikeluhkan 3 tahun terakhir ini. Saran kami segera lengkapi alat kesehatan, ketersediaan obat dan kelengkapan farmasi dan tenaga kesehatan juga harus ditambah. Di dunia pendidikan, kemajuan informasi dan teknologi harus disesuaikan dengan kualitas guru dan kurikulum serta disesuaikan dengan kesejahteraan guru," ujarnya.

Sementara, Ketua Fraksi PDIP Plus, Yusli, ‎menegaskan adanya efisiensi anggaran APBD 2017, jangan sampai mengorbankan kesejahteraan pegawai. "Adanya efisiensi anggaran kami harapkan jangan sampai kesejahteraan pegawai menjadi korban. Saya berharap juga kepada pegawai, agar meningkatkan kinerjanya," tegasnya.

‎Sedangkan Ketua Fraksi Amanat Karya Indonesia Raya (Akir), Muhammad Dai, meminta Pemkab Anambas menyesuaikan pembangunan dengan RPJMD dan RAPBD. "Ini jangan sampai ke luar jalur," kata Dai.

Dia menambahkan, Pemkab Anambas juga harus serius menjalankan proyek multiyears yang saat ini sudah mengendap (mangkrak), seperti Water Fron City, RSUD, GOR dan SPAM.

"Sebelum multiyears dijalankan, tolong dikaji dulu kelayakannya. Jangan sampai terhenti seperti saat ini. Banyak anggaran disediakan, tetapi manfaatnya belum dirasakan oleh masyarakat," tegasnya.

Namun Sekretaris Fraksi PBB, Firman Edy, mengingatkan agar Pemkab Anambas‎ menepati janji-janji yang sudah dilontarkan kepada masyarakat dan meningkatkan silaturahmi dengan masyarakat, tokoh adat dan partai politik.

"Banyak realisasi yang dinanti-nantikan masyarakat, tetapi banyak belum tercapai, janji harus ditepati. Komunikasi dengan masyarakat dan partai politik untuk membangun dae‎rah ini. Kalau sendiri membangun, mau dibawa ke mana daerah ini," tegasnya.

Terkait pandangan umum Fraksi tersebut, Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas, Abdul Haris mengatakan,  pihaknya sangat mengapresiasi pandangan fraksi tersebut. Dia menguraikan, untuk program wajib seperti Pendidikan dan Kesehatan, pihaknya sudah meningkatkan anggaran walaupun belum terpenuhi sesuai dengan ketentuan Undang-undang.

"Untuk Pendidikan dan Kesehatan, kami sudah berupaya memberikan anggaran berkisar 19,3 persen pada pendidikan dan 13,5 pada Kesehatan. Dengan adanya peningkatan anggaran pada Pendidikan dan Kesehatan, kami optimis dapat memenuhi kebutuhan yang dikeluhkan masyarakat selama ini, meskipun belum sesuai dengan UU, tetapi itu sudah mendekati," tegasnya.

Mengenai pembangunan multiyears, lanjut Haris, pihaknya berusaha mereview pekerjaan multiyears lama. Dia khawatir terjebak dalam hukum yang tidak jelas.

"Untuk pembangunan multiyears tetap dilanjutkan, tetapi kami akan review pekerjaan lama dengan orang yang berkompeten, karena itu pula nanti saya terkena hukum yang tidak jelas. Tetapi kami berusaha menyandingkan seluruh program pembangunan daerah sesuai dengan provinsi dan pusat," terangnya.

Sementara menanggapi Fraksi PBB, Haris menyatakan, bahwa pihaknya juga butuh masukan dari seluruh masyarakat, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama dan partai politik. Dia mengakui, dirinya bukanlah superhero yang mampu seorang diri membangun Anambas.

"Saya memang tidak hebat, tetapi saya juga butuh dukungan dan saran dari masyarakat. Ke depan saya akan meluangkan waktu untuk bersilaturahmi dengan masyarakat dan partai politik. Di mana dan kapan saja kami siap untuk bersilaturahmi," terangnya.

Editor: Udin

---